RRI.CO.ID, Buol- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan tersebut difokuskan pada penyediaan serta legalisasi tanah guna memastikan keberlangsungan program secara optimal.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap berperan aktif dalam memastikan ketersediaan lahan yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, legalitas tanah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program berbasis masyarakat tersebut.

“Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung penyediaan dan legalisasi tanah bagi program KPLP agar dapat berjalan dengan baik serta memberikan kepastian hukum,” ujar Ossy Dermawan dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, dukungan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan berbagai pihak terkait. Hal ini mencakup pemanfaatan tanah terlantar, aset negara, hingga lahan yang telah memperoleh persetujuan pelepasan untuk digunakan dalam program KPLP.

Lebih lanjut, Ossy menekankan bahwa mekanisme pemanfaatan tanah akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses penggunaan lahan dapat berjalan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Melalui sinergi lintas sektor, kami memastikan mekanisme pemanfaatan tanah berjalan sesuai ketentuan, sehingga program ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Program KPLP sendiri diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan masyarakat luas melalui pemanfaatan lahan yang produktif dan berkelanjutan.