RRI.CO.ID,Tolitoli - BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja Indonesia, baik formal maupun informal, dari berbagai risiko ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini bertujuan memberikan santunan, perlindungan finansial, serta jaminan hari tua demi kesejahteraan pekerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buol dan Toli-Toli, Amaludin mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah desa dalam mendaftarkan aparatnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tergolong baik.

Dari 103 desa di Kabupaten Toli-Toli, sebanyak 73 desa telah terdaftar sebagai peserta. Sementara di Kabupaten Buol, dari total 108 desa, sebanyak 101 desa telah terdaftar, dan masih terdapat 7 desa yang belum mendaftarkan aparatnya.

“Secara umum, sebagian besar desa di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2026 ini,” jelas kepala BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Buol Toli-Toli Amaludin kepada rri.co.id Kamis 5 Maret 2026

Pihaknya terus mendorong desa-desa yang belum terdaftar agar segera mengikutsertakan seluruh aparat desa dalam program tersebut, mengingat manfaatnya yang sangat besar bagi peserta, terutama dalam memberikan perlindungan saat terjadi risiko kerja.

Di sisi lain, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Aidil Abidin, mengungkapkan bahwa meskipun seluruh aparat dan kepala desa telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, namun sejak tahun 2025 hingga 2026 belum dilakukan pembayaran iuran.

Hal tersebut disebabkan belum tersusunnya APBDes akibat kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran dari pemerintah pusat, yang berdampak pada tertundanya pembayaran iuran.

Ia menjelaskan, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap aparat Desa Bambapula sebesar Rp16 ribu per orang, dengan total 13 aparat yang terdaftar. Nominal tersebut dinilai relatif kecil, namun keterbatasan anggaran membuat pembayaran tetap mengalami penundaan.

Selain berdampak pada tertundanya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, kebijakan efisiensi anggaran juga berimbas pada tertundanya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi aparat Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara.