RRI.CO.ID, BUOL – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Koperasi Plasma Masyarakat Buol menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Buol, Selasa siang (10/2/2026). Massa menyuarakan penolakan terhadap dugaan upaya perampasan kebun koperasi tani masyarakat yang dinilai terjadi melalui intervensi pemerintah daerah serta gangguan pihak LSM terhadap urusan internal koperasi.

Dalam aksi tersebut, massa secara bergantian menyampaikan orasi dan mendesak pemerintah daerah agar tidak mencampuri persoalan internal koperasi plasma. Mereka menilai campur tangan tersebut berpotensi merugikan anggota koperasi tani yang selama ini mengelola kebun plasma sawit.

Usai berorasi, perwakilan dari kelompok tani diterima oleh Wakil Bupati Buol, Sekretaris Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, didampingi unsur Polres Buol dan Perwira Penghubung Kodim. Dialog dan klarifikasi tuntutan massa berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Buol.

Penjabat Sekretaris Daerah Buol, Muhammad Yamin Rahim, selaku Ketua Satuan Tugas Koperasi Buol, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk tim dari OPD teknis untuk melakukan telaah hukum atas permasalahan koperasi plasma sawit. Fokus utama pembahasan adalah dualisme kepengurusan Koperasi Tani Amanah dan Koperasi Tani Bukit Pionoto yang hingga kini belum terselesaikan.

Yamin Rahim menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak hanya berhenti di tingkat daerah, tetapi juga akan dilanjutkan hingga ke tingkat pusat atau Kementerian Koperasi. Pemerintah daerah, kata dia, menjalankan tugas sesuai regulasi perkoperasian dengan harapan konflik berkepanjangan ini dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan anggota koperasi maupun perusahaan perkebunan.

Sementara itu, Wakil Bupati Buol, Drs. H. Muhammad Nasir Dj Daimaroto, menepis adanya intervensi pemerintah daerah terhadap koperasi plasma. Ia menegaskan langkah yang diambil pemerintah merupakan bentuk pengawasan agar koperasi menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai ketentuan undang-undang.

Menurut Wakil Bupati, tidak dilaksanakannya RAT hampir empat tahun berturut-turut menjadi salah satu pemicu utama konflik internal koperasi plasma sawit. Ia menegaskan setiap kebijakan dan pertanggungjawaban pengurus harus diketahui seluruh anggota melalui mekanisme RAT.

Aksi solidaritas koperasi plasma masyarakat Buol berlangsung kondusif hingga berakhir, dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

​