KBRN,Buol: Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Dadang, SH., MH., resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Sekda Dadang menekankan pentingnya pengelolaan dan pengawasan dana desa yang tepat. “Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa, sesuai dengan konsep Nawacita yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Program Dana Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.Kamis (26/12/2024)

Sekda Buol juga mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Ia menyoroti penggunaan sistem keuangan desa yang terintegrasi, seperti aplikasi Siskeudes Ling dari Kementerian Dalam Negeri, yang diharapkan dapat mempermudah pengawasan terhadap transaksi keuangan desa.

“Peraturan adalah panglima, kita harus berpegang teguh pada aturan yang ada agar tidak terjerumus ke dalam masalah hukum,” tegas Dadang, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

Kegiatan ini juga mencakup penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Dinas BPM-DES Kabupaten Buol dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buol. Dalam rangka sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, acara ini bertujuan untuk memastikan aparat desa di Kabupaten Buol memahami pentingnya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buol, Amalludin ZM, menyampaikan materi mengenai Inpres 02 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2021, yang mengatur kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Materi juga mencakup hak desa atas jaminan sosial dalam bidang kesehatan dan tenaga kerja sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Yudhi Said, SE, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Litbang Kabupaten Buol, membawakan materi terkait sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa.

Dengan dilaksanakannya FGD ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Buol dapat semakin optimal, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatan berbagai program pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa.