Kemensos Dorong Pemberdayaan Sosial untuk Capai Kemandirian KPM

RRI.CO.ID, Tolitoli - Kementerian Sosial menegaskan pemberdayaan sosial sebagai strategi utama untuk mendorong kemandirian masyarakat rentan. Seluruh intervensi program diarahkan pada graduasi atau kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan, “Graduasi adalah kinerja kita. Ingat Bapak-Ibu sekalian, graduasi adalah kinerja kita. Dan seluruh UKE itu seharusnya menuju ke graduasi,” saat Rapat Dinas Hybrid di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026 malam.

Gus Ipul menjelaskan, pemberdayaan sosial tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan seluruh program, mulai dari bantuan sosial reguler, ATENSI, hingga bansos kebencanaan. “Makanya setiap bansos reguler, bantuan ATENSI, bansos kebencanaan, semua itu harus terhubung satu dengan yang lain dan menuju graduasi, ada benang merahnya,” ujarnya.

Dalam upaya integrasi lintas unit kerja, Mensos menekankan pemanfaatan sumber daya manusia secara kolaboratif. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Rehabilitasi Sosial, hingga SDM di sentra dapat dilibatkan dalam program pemberdayaan. “Ini bekerja tidak sendiri-sendiri, ini menjadi satu-kesatuan… Jadi pemberdayaan itu bisa menggunakan pendamping PKH, Pendamping Rehsos, bisa juga menggunakan SDM yang ada di sentra. Boleh,” jelas Gus Ipul.

Mensos juga mengingatkan agar pola penyaluran bantuan yang bersifat sesaat ditinggalkan. Bansos harus disertai pendampingan, tindak lanjut, dan evaluasi yang jelas agar berdampak nyata. “Tidak hit and run. Jadi setelah memberi (bansos) pergi. Tidak diukur, tidak ditindaklanjuti. Ini penting untuk menjadi perhatian semuanya,” katanya.

Kementerian Sosial menargetkan graduasi 380.000 KPM per tahun, dengan tambahan target Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebanyak 150.000 KPM. Anggaran PPSE 2026 ditingkatkan menjadi Rp876 miliar, termasuk tambahan Rp795 miliar, untuk mendukung percepatan pencapaian target dalam delapan bulan ke depan.

Gus Ipul menegaskan langkah konkret yang harus dilakukan seluruh jajaran Kemensos, yaitu menyederhanakan proses bisnis PPSE, melibatkan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, serta menyusun skenario pencapaian target. Hadir dalam rapat tersebut jajaran pimpinan tinggi pratama Kemensos, Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta Direktur Jenderal dan pejabat eselon lainnya.