Oleh: DR. Irawati Sabban, S.Pd., M.Pd

Akademisi Unipas Morotai

Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan fenomena penggabungan ke satu sekolah unggulan di beberapa tempat di Morotai terutama jenjang SD dan SMP sebagai bagian dari kebijakan efisiensi dan standarisasi mutu pendidikan oleh bupati Morotai sebelumnya mendiang, Beny Laos.

Di atas kertas, langkah ini tampak logis memusatkan sumber daya, memperkuat manajemen sekolah, dan meningkatkan capaian akademik. Namun dibalik semua itu, ada satu pertanyaan penting yang sempat terabaikan: “Apakah sekolah masih terasa dekat dengan masyarakat?

Sebagai akademisi, saya menyaksikan secara langsung bagaimana kebijakan penggabungan sekolah telah menciptakan jarak bukan hanya secara geografis, tapi juga secara emosional dan sosial. Anak-anak harus menempuh perjalanan yang lebih jauh, orang tua menjadi lebih sulit untuk terlibat aktif dan desa-desa di Morotai mulai kehilangan ruang sosial yang penting dari sekolah.

Maka ketika pemerintahan Bupati Morotai, Rusli dan Rio, dengan keberanian dan empati, memutuskan untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang sebelumnya sempat ditutup, saya percaya itu bukan sekadar langkah administratif tetapi sebuah kebijakan yang tepat, strategis, dan manusiawi. Sebab jika dilihat dari aspek sosiologis sekolah adalah titik tengah kehidupan di desa.

Dalam banyak komunitas di desa khususnya di Morotai sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang menghubungkan generasi muda, orang tua, dan tokoh masyarakat. Tetapi ketika sekolah ditutup karena penggabungan, desa kehilangan fungsi sosialnya. Ada kekosongan baik secara fisik maupun simbolik.

Dengan dibukanya kembali sekolah-sekolah ini, akan menghidupkan kembali simpul-simpul sosial. anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, guru kembali menjadi bagian dari masyarakat lokal, dan desa memperoleh kembali identitasnya. Sekolah yang dekat secara fisik, ternyata juga lebih dekat secara sosial dan kultural.

Dari Aspek psikologis, rasa aman dan kesehatan emosional akan semakin baik sebab tidak semua anak mampu beradaptasi dengan sistem baru yang memaksa mereka menempuh jarak puluhan kilometer setiap hari. Di banyak kasus, ini berdampak pada penurunan semangat belajar, stres, hingga kelelahan fisik yang berkepanjangan.

Membuka kembali sekolah di lingkungan mereka sendiri berarti mengembalikan rasa aman, rasa nyaman, dan kepercayaan diri mereka. Anak-anak tidak lagi merasa asing, mereka bisa belajar di lingkungan yang mereka kenal, bersama teman-teman sekampung dan diajar oleh guru yang paham kondisi lokal. Hal Ini bukan sekadar efisiensi waktu tetapi investasi besar dalam kesehatan mental dan semangat tumbuh kembang anak-anak kita.

Sementara dari aspek ekonomis pendidikan didesain tidak membebani, salah satu dampak paling nyata dari penggabungan sekolah adalah bertambahnya beban ekonomi keluarga. Biaya transportasi, makan siang, bahkan kadang keperluan tempat tinggal sementara, menjadi tanggungan harian bagi orang tua yang pendapatannya terbatas.

Dengan hadirnya kembali sekolah di desa, beban itu berkurang drastis. Uang yang tadinya habis di jalan, kini bisa digunakan untuk membeli buku, meningkatkan nutrisi tubuh atau keperluan rumah tangga lainnya. Ekonomi keluarga terbantu, dan pendidikan kembali menjadi hak, bukan beban.

Kebijakan membuka kembali sekolah yang sempat ditutup bukanlah bentuk kemunduran. Justru sebaliknya, ini adalah langkah maju yang merangkul realitas sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat lokal. Ini adalah bentuk keadilan spasial dan keberpihakan pada mereka yang paling terdampak oleh keputusan-keputusan besar di atas.

Sebagai akademisi, saya mendukung penuh kebijakan ini. Karena pendidikan yang baik bukan hanya tentang gedung yang megah atau kurikulum yang modern, tetapi tentang bagaimana sekolah hadir di tengah masyarakat dekat, membumi, dan memberdayakan. Mari kita jaga agar sekolah tidak hanya menjadi bangunan megah, tapi juga rumah bagi harapan dan masa depan anak-anak dan masyarakat kita.