• Oleh: A.A. Titaheluw (Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara)
  

KBRN, Ternate: Di tengah suasana ngabuburit menjelang berbuka puasa, saya tergerak untuk menulis catatan singkat ini. Selain sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi, tulisan ini juga menjadi refleksi atas peringatan 25 tahun Ombudsman Republik Indonesia, yang jatuh pada 10 Maret 2025.

Pasca-reformasi, Indonesia mengalami dinamika ketatanegaraan yang luar biasa. Tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) semakin menguat. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan melalui konsep check and balances.

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, lahirlah berbagai lembaga negara independen (state auxiliary organs), termasuk Ombudsman RI. Keberadaan lembaga ini merupakan bagian dari solusi untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Wacana pembentukan Ombudsman di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak lama. Dalam catatan sejarah, gagasan ini pertama kali diangkat oleh P.K. Ojong melalui rubrik Kompasiana di Harian Kompas tahun 1967. Kemudian, pada tahun 1976, Prof. Satjipto Rahardjo kembali menggaungkan pentingnya Ombudsman sebagai alat kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

• Sejarah Pembentukan Ombudsman RI

Komitmen negara dalam membentuk Ombudsman semakin kuat di era Presiden B.J. Habibie, yang menugaskan Prof. Sunaryati Hartono untuk melakukan studi banding Ombudsman ke berbagai negara di Eropa pada tahun 1999. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan menerbitkan Keppres No. 44/2000, yang menjadi dasar pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Namun, KON bersifat ad hoc dengan kewenangan yang masih terbatas. Hingga akhirnya, di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ombudsman RI resmi menjadi lembaga negara independen permanen dengan disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

• Tugas dan Wewenang Ombudsman

Sebagai lembaga negara independen, Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh aktivitas pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh:

• Lembaga negara dan pemerintah
• BUMN, BUMD, dan BHMN
• Badan swasta atau perseorangan yang menjalankan pelayanan publik dengan dana dari APBN/APBD

Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara lain, serta bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun (Pasal 2 UU 37/2008).

Secara umum, tugas utama Ombudsman terbagi dalam dua aspek:

1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.
2. Melakukan pencegahan maladministrasi, dengan mengidentifikasi dan memperbaiki sistem layanan publik yang bermasalah secara sistemik.

Dalam menangani pengaduan, Ombudsman memiliki wewenang untuk memanggil pihak terkait, memeriksa dokumen, serta mengeluarkan rekomendasi korektif. Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilaksanakan oleh pihak terlapor.

• Tren Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman

Data Ombudsman RI menunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, terdapat 8.452 pengaduan, sementara pada tahun 2024, jumlahnya meningkat menjadi 10.846 pengaduan. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami peran Ombudsman dan tidak ragu untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang mereka alami.

Di sisi lain, Ombudsman juga melakukan kajian dan riset mendalam terhadap permasalahan layanan publik yang berulang dan berdampak luas bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

• Menjaga Mutu Pelayanan Publik untuk Good Governance

Hadirnya Ombudsman RI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan publik terbebas dari praktik maladministrasi dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keberadaan kantor perwakilan di 34 provinsi di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan Ombudsman.

Yang lebih penting, seluruh layanan Ombudsman bersifat gratis. Bahkan, jika pelapor merasa terancam, mereka dapat meminta perlindungan kerahasiaan identitas untuk menghindari potensi intimidasi dari pihak yang dilaporkan.

Sebagai warga negara, kita semua memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

Ombudsman RI hadir untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar terwujud dalam realitas. Jika Anda mengalami permasalahan dalam pelayanan publik, jangan ragu untuk melapor