RRI.CO.ID, Ternate–Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mulai matangkan APBD Tahun Anggaran 2027. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengatakan pihaknya menargetkan pengajuan APBD 2027 dapat dilakukan pada pekan depan. Saat ini, Pemkot Ternate masih menunggu kepastian besaran transfer ke daerah (TKD).
“Targetnya minggu depan kami ajukan APBD. Hari ini kami masih menunggu nilai transfer TKD,” kata Thamrin, Rabu 7 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyiapkan rencana kerja (Renja) program dan kegiatan. Selanjutnya, Bapelitbangda melakukan verifikasi terhadap setiap program dan kegiatan yang diusulkan. Menurutnya, proses verifikasi diperlukan karena kemampuan keuangan daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan belanja daerah cukup besar.
“Kenapa kami melakukan verifikasi, karena keuangan terbatas sementara kebutuhan pembangunan dan belanja itu besar. Oleh karena itu, disesuaikan dengan jumlah kegiatan, sehingga akan diseleksi program mana yang lebih didahulukan atau dianggap penting,” ujarnya.
Thamrin menambahkan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Ternate menargetkan sebesar Rp165 miliar pada 2027. Target tersebut akan terus dijaga seiring dengan kondisi PAD yang mulai menunjukkan perbaikan.
Ia mengatakan, penyusunan APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate. Salah satu fokusnya adalah penguatan sektor UMKM dan peningkatan pelayanan kesehatan.
Untuk sektor kesehatan, Pemkot Ternate berencana menambah armada speedboat yang difungsikan sebagai ambulans laut. Armada tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau terluar, termasuk Moti.
“Kami merancang APBD 2027 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satunya fokus pada UMKM,” katanya.
Sementara itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) juga tetap menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran 2027. Thamrin memastikan dukungan terhadap penanganan bencana tetap disiapkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), termasuk dalam kondisi tanggap darurat.
“Untuk Karhutla juga akan dicakup melalui tanggap darurat di BPBD. Tetap ada karena ini bentuk bencana. Dalam situasi keuangan seperti ini, tanggap darurat tetap ada,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....