Aryanto Wibowo, Eks Kepala BPKP Maluku Utara ke Wakil Kepala BPKP

RRI.CO.ID, Ternate - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri koordinator, menteri, hingga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Aryanto sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP. Ia mengisi posisi Wakil Kepala BPKP yang sebelumnya diduduki Agustina Arumsari, yang kini bergabung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengangkatan Aryanto menjadi Wakil Kepala BPKP turut mendapat perhatian di Maluku Utara. Ia bukan sosok asing bagi pemerintahan daerah setempat. Aryanto pernah menjabat Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara pada 2020.

Karier Aryanto di BPKP kemudian terus berkembang. Pada 2021, ia dipercaya menduduki posisi Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan.

Aryanto merupakan lulusan pendidikan kedinasan Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pengalamannya di lingkungan BPKP telah membawanya menduduki sejumlah jabatan sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Kepala BPKP.

Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A Kadir menyampaikan selamat atas amanah baru yang diemban Aryanto. Menurut dia, pengalaman Aryanto saat bertugas di Maluku Utara menjadi salah satu hal yang membuat pemerintah daerah ikut memberikan perhatian atas pengangkatannya.

“Tentu kami bangga, karena beliau pernah jadi kepala perwakilan di Maluku Utara, dan sekarang mengemban amanah yang lebih tinggi dengan tanggung Jawab yang lebih besar,” ucap Samsuddin.

Samsuddin berharap pengalaman Aryanto selama bertugas di Maluku Utara dapat menjadi bagian dari perjalanan pengabdiannya dalam menjalankan tugas baru di tingkat nasional.

Pengangkatan tersebut sekaligus menambah daftar perjalanan karier pejabat BPKP yang pernah bersentuhan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Utara sebelum mendapat penugasan pada level yang lebih tinggi di tingkat pusat.