LMND Ternate Desak Pemerintah Wujudkan Pendidikan Gratis dan Merata

RRI.CO.ID, Ternate – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Ternate mendesak pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat. Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kota Ternate, Kamis, 1 Oktober 2026.

Aksi yang dikoordinasikan Ketua Kota LMND Ternate, Rifan Fadli, diawali di depan Kantor RRI Ternate, kemudian berlanjut ke Kantor Wali Kota Ternate dan berakhir di kediaman Gubernur Maluku Utara, kawasan Krisan, Ternate.

Dalam pernyataan sikapnya, LMND menilai pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi pemerintah. Sejumlah persoalan yang disoroti meliputi tingginya biaya pendidikan, ketimpangan akses, kualitas layanan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, serta kesejahteraan guru dan dosen.

LMND juga menyoroti komitmen pendidikan gratis yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 dan ditindaklanjuti melalui rapat terbatas di Istana Merdeka pada 23 September 2026. 'Pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut didukung anggaran yang jelas dan berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan," kata Rifan Fadli, saat dikonfirmasi RRI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip LMND, angka partisipasi sekolah pada 2024 mencapai 99,19 persen untuk usia 7–12 tahun dan 96,17 persen untuk usia 13–15 tahun. Namun, angka tersebut turun menjadi 74,64 persen pada usia 16–18 tahun dan 29,01 persen pada usia 19–23 tahun.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih besarnya tantangan akses pendidikan pada jenjang menengah hingga perguruan tinggi. Karena itu, LMND mendesak pemerintah memperkuat program beasiswa dan bantuan biaya hidup mahasiswa agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat keberlanjutan pendidikan.

Di Maluku Utara, LMND meminta pemerintah mempercepat pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh kabupaten dan kota. Perbaikan infrastruktur, penyelesaian pembangunan fasilitas sekolah yang terkendala, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian utama.

"Secara keseluruhan, kami menyampaikan 12 isu dan tuntutan, di antaranya pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penerapan kurikulum pendidikan kerakyatan, jaminan pendidikan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen," ujar Rifan.

Selain isu pendidikan, massa juga menuntut penyelesaian persoalan sampah di Kota Ternate, perbaikan 16 rumah warga di Desa Waisakai, Kabupaten Kepulauan Sula, serta penuntasan kasus pembunuhan di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

LMND turut mendesak pelaksanaan reforma agraria dan perbaikan jalan di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Pemerintah daerah juga diminta menuntaskan berbagai persoalan fasilitas sekolah yang hingga kini masih terkendala.

LMND menegaskan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis harus menjadi satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional. Prinsip tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin negara.