Pemerintah Kejar 270 Ribu Peserta Vokasi Nasional 2026, Bagaimana dengan Malut?

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah pusat menargetkan 270 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi nasional sepanjang 2026. Program tersebut diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan, tetapi memastikan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Target itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor saat menutup Pelatihan Vokasi Nasional Batch IV sekaligus membuka Pelatihan Peningkatan Produktivitas di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate, Maluku Utara, Jumat, 18 September 2026.

Afriansyah mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang. Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha perlu menyusun pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar kerja.

“Kehadiran kami di sini adalah wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta,” kata Afriansyah.

Dia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Indonesia.

Di BPVP Ternate, sebanyak 416 peserta dinyatakan lulus dari 26 jenis pelatihan vokasi nasional pada Batch IV. Pada saat yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pelatihan peningkatan produktivitas yang diikuti 50 pekerja dari sejumlah perusahaan, antara lain PT Bela, PT Position, dan PT Feni Haltim.

Program vokasi nasional, kata Afriansyah, diberikan secara gratis. Peserta juga memperoleh uang saku, terutama lulusan baru SMA dan SMK sederajat.

Namun, bagi Afriansyah, keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada jumlah peserta yang dilatih. Tantangan berikutnya adalah memastikan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan.

“Provinsi Maluku Utara memiliki potensi industri yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus menerapkan konsep link and match agar lulusan pelatihan langsung terserap oleh kebutuhan pasar kerja setempat,” ujarnya.

Afriansyah mengatakan kebutuhan tenaga kerja terampil di Maluku Utara menjadi peluang bagi pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal menghadapi pertumbuhan industri. Sertifikasi kompetensi juga dinilai penting agar keterampilan tenaga kerja dapat diakui secara formal.

Menurut dia, bonus demografi harus diikuti dengan peningkatan kompetensi. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya dipersiapkan untuk mengisi pasar kerja domestik, tetapi juga memiliki kemampuan bersaing di pasar kerja internasional.

“Kedepan, dengan bonus demografi yang melimpah, kita siapkan mereka agar mampu bersaing hingga ke luar negeri dibekali sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” kata Afriansyah.