Riset UKRI Bidik Tata Kelola Perikanan Malut, Satu Wilayah ini Jadi Fokus

RRI.CO.ID, Sofifi - Potensi laut Maluku Utara yang melimpah belum otomatis meningkatkan kesejahteraan nelayan. Persoalan rantai pasok, akses pasar, fasilitas penyimpanan hasil laut, hingga konektivitas antarpulau masih menjadi tantangan. Kondisi itu kini menjadi sasaran riset kolaboratif yang melibatkan akademisi Indonesia dan Inggris melalui pendanaan UK Research and Innovation (UKRI).

Tim riset konsorsium nasional dan internasional tersebut menemui Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 14 September 2026. Pertemuan membahas persiapan penelitian lapangan bertajuk Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Berkarakteristik Kepulauan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

Tim peneliti diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Maluku Utara, Kadri La Etje, yang juga menjabat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara.

Ketua Tim Peneliti dari Universitas Pattimura, Dr. Ir. Venda Jolanda Pical, mengatakan riset tersebut berangkat dari persoalan mendasar: besarnya sumber daya perikanan Maluku Utara belum sepenuhnya terhubung dengan peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.

“Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis wilayah kepulauan yang sangat khas. Namun, masyarakat nelayan di lapangan masih menghadapi tantangan nyata terkait tata kelola rantai nilai perikanan, akses pasar, keterbatasan fasilitas logistik rantai dingin atau cold chain, hingga konektivitas distribusi hasil laut,” kata Venda dalam pemaparan di Sofifi.

Menurut dia, karakter kepulauan Maluku Utara membuat pengelolaan perikanan tidak bisa hanya berorientasi pada produksi. Nilai ekonomi hasil tangkapan juga ditentukan oleh kemampuan masyarakat menyimpan, mengolah, mendistribusikan, dan menjual hasil laut dengan harga yang lebih menguntungkan.

Karena itu, penelitian akan menggunakan pendekatan lintas disiplin. Kajian mencakup dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir, teknologi penangkapan ikan, rantai pasok dan pengelolaan pascapanen, hingga tata kelola pembangunan berbasis ekonomi biru.

Riset tersebut melibatkan Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Indonesia. Dari Inggris, penelitian menggandeng University of Birmingham, Heriot-Watt University, dan Durham University.

Kecamatan Kao, Halmahera Utara, menjadi salah satu lokasi penting penelitian. Wilayah ini akan dipetakan untuk melihat persoalan sekaligus peluang pengembangan perikanan berbasis masyarakat di kawasan kepulauan.

Hasil riset nantinya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan akademik. Tim menyiapkan sejumlah keluaran yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Salah satunya berupa policy brief yang berisi rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan DKP untuk mengoptimalkan sektor perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.

Tim juga akan menyusun model pemberdayaan perikanan lokal melalui pemetaan peningkatan nilai tambah produk hasil laut berbasis komunitas nelayan.

Selain itu, penelitian mencakup lokakarya dan pendampingan bagi kelompok nelayan serta pengolah hasil perikanan di Kecamatan Kao. Hasil penelitian juga akan dipublikasikan melalui jurnal internasional untuk memperkenalkan potensi perikanan Maluku Utara di tingkat global.

Kadri La Etje menyambut positif kolaborasi tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DKP, kata dia, siap memberikan fasilitasi, arahan, serta koordinasi teknis untuk mendukung penelitian di lapangan.

Setelah audiensi di Kantor Gubernur, tim peneliti dan jajaran DKP melanjutkan pertemuan teknis di Kantor DKP Maluku Utara. Pembahasan difokuskan pada persiapan data pendukung, peta potensi perikanan kawasan, serta kebutuhan pemetaan teknis sebelum penelitian lapangan dimulai.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada publikasi ilmiah. Pemerintah daerah menargetkan hasil penelitian dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih presisi, terutama dalam menjawab persoalan nelayan di wilayah kepulauan.

Bagi Maluku Utara, lanjut Kadri, tantangannya bukan semata bagaimana menangkap lebih banyak ikan, melainkan bagaimana hasil laut tersebut menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar dan kembali kepada masyarakat pesisir.