RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menawarkan pembangunan lumbung pangan modern terpadu kepada investor asal Cina. Proyek ini dirancang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu hingga hilir untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
Penjajakan investasi itu dibahas dalam Meeting Investasi Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Terpadu di Provinsi Maluku Utara di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan pesan Gubernur Sherly Tjoanda Laos bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi investasi yang dapat memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
“Sekitar 85 persen pasokan pangan Maluku Utara masih berasal dari luar daerah,” kata Sarbin saat membacakan sambutan gubernur.
Menurut Sherly, tingginya ketergantungan tersebut membuat harga pangan di Maluku Utara rentan dipengaruhi produksi, distribusi, biaya transportasi, serta harga di daerah pemasok. Kondisi itu juga turut memengaruhi dinamika inflasi daerah.
Karena itu, pemerintah provinsi ingin mengubah posisi Maluku Utara dari sekadar pasar menjadi produsen pangan dan bagian dari rantai pasok pangan nasional.
Konsep lumbung pangan yang ditawarkan bukan sekadar pembangunan gudang penyimpanan. Pemerintah daerah merancang kawasan tersebut sebagai ekosistem pangan terpadu yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran.
Tiga sektor menjadi fondasi utama proyek tersebut, yakni pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pada sektor pertanian, pemerintah melihat daratan Halmahera memiliki lahan terbuka yang potensial dikembangkan menjadi kawasan produksi pangan skala besar. Pengembangan kawasan itu akan diarahkan menggunakan mekanisasi, digitalisasi, bioteknologi, rekayasa genetika, serta teknologi pascapanen.
Teknologi tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi dan kehilangan hasil setelah panen.
Penjajakan investasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dan Cina. Pemerintah Maluku Utara membuka peluang kolaborasi dengan mitra usaha Cina melalui jejaring Kamar Dagang dan Industri atau Kadin.
Salah satu calon mitra yang hadir adalah China National Building Material Group Co., Ltd. atau CNBM. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan CNBM memaparkan kapasitas investasi dan teknologi yang berpotensi dibawa ke Maluku Utara.
Pemerintah daerah tidak hanya mengharapkan suntikan modal. Investasi tersebut diharapkan membawa transfer teknologi, pengembangan industri pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, serta akses ke pasar nasional dan internasional.
“Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton investasi, tetapi harus menjadi pelaku dan penerima manfaat utama pembangunan,” ujarnya.
Menurut Sherly, petani, peternak, nelayan, dan pembudidaya harus memperoleh akses terhadap teknologi, pembiayaan, sarana produksi, rantai dingin, dan pasar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji, Wakil Bupati Ahmad Djumadil, Ketua Umum Indonesia-China Economic Cooperation Center Agung Laksono, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kadin, serta perwakilan CNBM.
Pemerintah Maluku Utara berharap penjajakan tersebut berlanjut menjadi investasi konkret. Proyek lumbung pangan modern ditargetkan dapat mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas harga dan ketahanan pangan di Maluku Utara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....