BPK Periksa Ketahanan Energi Maluku Utara, Distribusi BBM-Listrik Jadi Sorotan

RRI.CO.ID, Ternate - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai memeriksa kinerja ketahanan energi di Maluku Utara. Pemeriksaan mencakup pemenuhan dan pelayanan energi, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A Kadir mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja dengan tema nasional. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting bersama BPK Perwakilan Maluku Utara di eks Crisan, Ternate, Senin, 31 Agustus 2026.

“BPK melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, termasuk BBM, listrik, dan sebagainya,” kata Samsuddin seusai entry meeting.

Menurut dia, pemeriksaan akan menyasar sejumlah instansi yang berkaitan dengan penyediaan dan pelayanan energi. BPK akan melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan upaya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Samsuddin mengatakan pemeriksaan tersebut bersifat tematik dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja ketahanan energi secara nasional.

“Lebih kepada melihat cakupan pelayanan energi yang ada di Maluku Utara yang akan diperiksa,” ujarnya.

Pemeriksaan, kata Samsuddin, juga akan menilai upaya pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan energi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Maluku Utara.

Selain ketahanan energi, BPK melakukan pemeriksaan tematik kedua mengenai biaya operasional pendidikan, khususnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pemeriksaan dana BOS akan dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta melalui uji petik langsung ke satuan pendidikan. Pemeriksaan mencakup sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni SMA, SMK, dan SLB.

Samsuddin mengatakan uji petik tersebut bertujuan melihat penggunaan dana BOS dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Maluku Utara.

“Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS yang mendukung penyelenggaraan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara,” kata dia.