Malut Simpan Kekayaan Hayati Melimpah, Pemprov Ingin Jadi Kekuatan Ekonomi

RRI.CO.ID, Ternate - Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk menjaga keanekaragaman hayati di wilayah kepulauan tersebut. Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak semestinya mengorbankan kelestarian lingkungan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, menyampaikan hal itu saat membuka Lokakarya Implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) di Emerald Hotel, Rabu, 8 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Utara dan melibatkan akademisi, jurnalis, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Menurut Kadri, pelestarian biodiversitas bukan pekerjaan yang dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Upaya tersebut membutuhkan kesadaran, komitmen, dan aksi bersama dari berbagai pihak.

“Kita tidak ingin pembangunan ekonomi berjalan dengan mengorbankan lingkungan. Sebaliknya, kita harus membangun paradigma bahwa pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara beriringan,” kata Kadri.

Kadri mengatakan IBSAP 2025-2045 menjadi kerangka strategis bagi Indonesia dalam menjaga, memanfaatkan secara berkelanjutan, sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati.

Ia meminta kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan dengan ekosistem yang beragam.

“Jadi implementasi IBSAP harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan dan kekayaan ekosistem kita,” ujarnya.

Kadri juga mendorong penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan IBSAP di Maluku Utara. Menurut dia, sinergi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media, dan kelompok terkait diperlukan agar agenda konservasi tidak berhenti pada dokumen kebijakan.

Ia optimistis Maluku Utara dapat menunjukkan bahwa kekayaan biodiversitas bukan sekadar aset alam yang harus dilindungi, melainkan juga modal bagi pembangunan daerah.

“Ke depan, kita berharap Maluku Utara dapat menjadi salah satu daerah yang mampu menunjukkan bahwa kekayaan biodiversitas adalah kekuatan pembangunan,” kata Kadri.

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Maluku Utara yang berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.