BSKDN soroti APBD Halteng yang diarahkan memberi manfaat langsung

RRI.CO.ID, Halteng - Pengelolaan APBD Halmahera Tengah dinilai tidak cukup mengandalkan peningkatan kapasitas fiskal, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata. Penegasan itu mengemuka saat Tim BSKDN Kemendagri membahas arah kebijakan pembangunan bersama Pemkab Halmahera Tengah, Senin 24 Agustus 2026.

Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji menjelaskan, peningkatan kapasitas fiskal harus berjalan seiring dengan peningkatan nilai fiskal. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan.

“Peningkatan kapasitas fiskal harus diikuti dengan peningkatan nilai fiskal,” ujar Ikram dalam pertemuan tersebut. Ia menyebut sejumlah program daerah telah diarahkan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Program lainnya mencakup insentif sosial, pembangunan rumah layak huni, santunan duka, serta bantuan bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan tersebut menjadi perhatian Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Rochyati Basra.

Rochyati menilai pengelolaan APBD harus memperhatikan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat sebagai penerima manfaat. “Mengelola APBD pada hakikatnya bukan sekadar mengelola uang publik,” kata Rochyati.

Ia menambahkan, APBD juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, berbagai program yang telah berjalan dinilai perlu terus dikembangkan berdasarkan kebutuhan serta potensi daerah.

Rochyati juga mengapresiasi kebijakan beasiswa, layanan kesehatan gratis, rumah layak huni, serta insentif keagamaan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan penguatan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat Halmahera Tengah.