Kemendagri Dorong Lima Kebijakan Penguatan Resiliensi di Maluku Utara

RRI.CO.ID, Sofifi - Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,17 persen pada 2025 mendapat perhatian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah daerah diminta memastikan laju pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada angka makro, tetapi ikut memperkuat kesejahteraan masyarakat.

BSKDN menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti kebijakan yang mampu membuat ekonomi Maluku Utara lebih tahan terhadap gejolak harga komoditas, perubahan iklim, hingga bencana geologi.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, dalam kegiatan advokasi penguatan kapasitas analis kebijakan dan penerapan kebijakan berbasis bukti di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin, 24 Agustus 2026.

“Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting,” kata Rochayati.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat pengukuran dampak setiap kebijakan. Pendekatan tersebut penting agar kebijakan publik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi dapat diuji efektivitasnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BSKDN kemudian menawarkan lima fokus kebijakan resiliensi ekonomi untuk Maluku Utara.

Pertama, pemerintah daerah didorong memperkuat pangan lokal untuk meredam gejolak harga, termasuk dengan mengoptimalkan fungsi badan usaha milik daerah di sektor pangan.

Kedua, penguatan ekonomi daerah perlu diarahkan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan tingginya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Ketiga, BSKDN menyoroti pentingnya reformasi pajak daerah dan retribusi daerah serta restorasi berbasis hidrologi sebagai bagian dari penguatan ketahanan daerah.

Keempat, pemerintah diminta membangun keterkaitan industri besar dengan pelaku UMKM dan nelayan. Industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Harita dinilai dapat menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal apabila hubungan usaha tersebut dibangun secara terarah.

Kelima, transparansi pemerintahan serta mekanisme pengaduan masyarakat perlu diperkuat agar warga memiliki ruang yang efektif untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

Asisten I Sekretariat Daerah Maluku Utara, Kadri Laetje, mengatakan advokasi tersebut penting untuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Advokasi hari ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kadri.

Dalam kegiatan itu, BSKDN tidak hanya melakukan diseminasi dan validasi hasil kajian. Tim juga menghimpun data primer, memetakan kapasitas fiskal dan kelembagaan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan di kabupaten dan kota.

Kajian tersebut diarahkan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih implementatif. Fokus akhirnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi lebih inklusif sekaligus memperkuat daya tahan daerah kepulauan menghadapi guncangan komoditas, iklim, dan bencana geologi.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tantangan Maluku Utara kini bukan semata menjaga laju pertumbuhan, melainkan memastikan nilai tambah dari aktivitas ekonomi benar-benar terserap masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.