Kemenkum Malut Perkuat Kesiapan jelang Evaluasi WBBM oleh TPN

RRI.CO.ID, Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memperkuat kesiapan menghadapi desk evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Penguatan dilakukan dengan memastikan kualitas pelayanan publik, kesiapan petugas, serta kondisi lingkungan kerja memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Arahan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, saat memimpin apel pagi jajaran di Ternate. Ia menekankan bahwa persiapan menuju evaluasi WBBM tidak boleh sebatas pemenuhan administrasi dan dokumen.

Menurut dia, semangat WBBM harus terlihat dalam praktik pelayanan sehari-hari, termasuk bagaimana masyarakat dilayani sejak datang hingga memperoleh layanan yang dibutuhkan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kualitas pelayanan bukan hanya untuk kepentingan evaluasi, tetapi memang menjadi budaya kerja kita. Pastikan masyarakat yang datang mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” kata Argap, Senin 24 Agustus 2026.

Selain memperkuat layanan tatap muka, jajaran Kanwil Kemenkum Malut juga diminta memastikan seluruh kanal layanan digital tetap aktif dan responsif.

Petugas yang menangani inovasi layanan seperti SI PERAHU, GERCEP YANKI, SI TEMAN, dan INGA-INGA diminta selalu siaga menindaklanjuti konsultasi, permohonan, maupun laporan yang disampaikan masyarakat.

Argap juga mengingatkan setiap unit kerja untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor, terutama pada area yang menjadi ruang interaksi langsung dengan masyarakat.

Kehadiran petugas di meja pelayanan menjadi perhatian lain. Petugas diminta selalu berada di lokasi layanan agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh informasi maupun bantuan.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari strategi Kanwil Kemenkum Malut dalam menghadapi penilaian WBBM. Institusi itu menargetkan kesiapan tidak hanya terlihat dari aspek administratif, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan budaya kerja yang dirasakan langsung masyarakat.

Dengan demikian, evaluasi WBBM diharapkan menjadi momentum untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan substantif dan pelayanan publik semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.