Tiga Jalan Permukiman Pemprov Malut di Sofifi Tuntas, Manfaat Dirasakan Warga

RRI.CO.ID, Sofifi - Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman tetap berjalan meski ruang fiskal daerah terbatas. Tiga pekerjaan jalan lingkungan dan akses perkuburan di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, kini telah mencapai progres fisik 100 persen.

Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Disperkim Malut, Zainuddin, usai mendampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Maluku Utara, Musrifah Alhadar, saat meninjau langsung tiga lokasi pekerjaan bersama AKP Joy Sianipar dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Senin, 24 Agustus 2026.

Tiga titik yang diperiksa yakni Jalan Perkuburan Desa Galala, Pembangunan Jalan Permukiman Kelurahan Guraping, dan Jalan Permukiman Desa Somahode.

Zainudin mengatakan, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU yang diarahkan untuk membuka akses masyarakat dari dan menuju kawasan permukiman.

Di Desa Galala, pembangunan jalan perkuburan memiliki pagu Rp200 juta dengan panjang sekitar 170 meter. Progres fisiknya telah mencapai 100 persen, sementara realisasi keuangan tercatat sekitar 30 persen.

Sementara di Kelurahan Guraping, pekerjaan jalan permukiman memiliki pagu Rp240 juta. Pekerjaan fisiknya juga telah mencapai 100 persen dan memasuki tahapan pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan atau PHO.

Adapun di Desa Somahode, jalan permukiman sepanjang sekitar 516 meter dibangun dengan pagu Rp240 juta. Progres fisiknya telah mencapai 100 persen dan pekerjaan telah memasuki tahapan PHO serta proses pencairan anggaran.

Zainudin menegaskan, capaian fisik tersebut tidak serta-merta menjadi tanda pekerjaan selesai secara administratif. Penyedia masih harus memenuhi sejumlah catatan apabila ditemukan kekurangan atau bagian pekerjaan yang perlu dirapikan dalam proses PHO.

“Realisasinya sudah sesuai target,” ujar Zainudin kepada rri.co.id.

Ia menjelaskan, perbedaan panjang jalan yang dibangun tidak berarti terjadi pengurangan volume pekerjaan. Kondisi lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan ketebalan material timbunan, terutama di wilayah dengan karakteristik tanah rawa seperti Guraping.

Dalam perencanaan awal, jalan sirtu dirancang dengan ketebalan sekitar 30 sentimeter. Namun, kondisi tanah di lapangan mengharuskan timbunan diperkuat. Di sejumlah titik Guraping, ketebalan timbunan bahkan mencapai sekitar satu meter, dengan rata-rata sekitar 60 sentimeter.

Konsekuensinya, semakin tebal konstruksi, panjang jalan yang dapat dikerjakan dengan pagu anggaran yang sama akan menyesuaikan volume material yang tersedia.

Menurutnya, pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan klasifikasi sesuai dengan jenis pekerjaan.

Disperkim Malut menilai keberadaan jalan-jalan tersebut memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai akses antarkawasan permukiman, tetapi juga menghubungkan warga dengan lokasi perkuburan dan pusat aktivitas ekonomi.

“Jadi kita ini menangani daerah permukiman. Akses antarpermukiman, akses ke dalam perkuburan, maupun ke pusat-pusat usaha lain dalam pemukiman,” katanya.

Peninjauan bersama unsur kepolisian juga menjadi bagian dari upaya memastikan pekerjaan infrastruktur di daerah berjalan sesuai target, spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah kini tidak hanya dituntut mengejar serapan dan penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan setiap rupiah belanja publik menghasilkan infrastruktur yang benar-benar dapat digunakan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.