TKD Dipangkas, Jalan Keluar Pembangunan Tidore Melalui Program Pusat

RRI.CO.ID,Tidore — Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat dinilai tidak semestinya membuat pembangunan infrastruktur di Kota Tidore Kepulauan terhenti. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,Nazlatan Ukhra Kasuba justru mendorong Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah lebih aktif dengan memburu berbagai program pembangunan yang disiapkan Pemerintah Pusat.

Menurut dia, strategi tersebut penting untuk mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama setelah adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

Pernyataan itu disampaikan Nazla dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore (KWATAK) di Rumah Dinas Mantan Gubernur Irian Barat, Kota Tidore Kepulauan, Rabu 12 Agustus 2026. Diskusi tersebut mengangkat tema Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD.

Nazla mengatakan, keterbatasan fiskal daerah harus direspons dengan perubahan strategi pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Sebaliknya, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi program yang tersedia di kementerian dan lembaga, kemudian memastikan kebutuhan masyarakat di daerah dapat masuk dalam program tersebut. “Pemerintah daerah harus lebih agresif menjemput program-program pusat,” kata Nazla.

Ia mencontohkan sejumlah program Pemerintah Pusat yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di daerah. Salah satunya program Jembatan Merah Putih yang menurut dia dapat diperjuangkan untuk masuk ke daerah pemilihan.

“Terus terang saja, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat bagi saya sangat membantu. Misalnya ada program Jembatan Merah Putih, dan saya telah meminta itu untuk dapil saya. Alhamdulillah, di dapil saya dapat empat,” ujarnya.

Menurut Nazla, pola pembangunan dengan mengandalkan APBD semata akan semakin sulit diterapkan ketika kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus diperkuat.

Ia juga meminta agar aspirasi pembangunan masyarakat tidak berhenti pada tahap penyusunan perencanaan daerah. Usulan tersebut harus dikawal secara berkelanjutan hingga kementerian atau lembaga yang mempunyai kewenangan serta dukungan anggaran. “Jangan kemudian karena TKD dipotong, pembangunan di daerah berhenti,” ucapnya tegas.

Nazla menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat akan menentukan keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan infrastruktur masyarakat di Kota Tidore Kepulauan diharapkan tetap dapat dipenuhi tanpa seluruh pembiayaannya dibebankan kepada APBD.