RRI.CO.ID, Ternate - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara menghadiri Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Ternate, Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan itu memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kanwil Ditjenpas Maluku Utara diwakili operator bidang keuangan pada kegiatan tersebut. Kehadiran perwakilan menjadi wujud dukungan terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas dan partisipatif.

Forum Konsultasi Publik mempertemukan penyelenggara layanan dengan berbagai pemangku kepentingan. Forum itu menyelaraskan standar pelayanan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Pelaksanaan forum mengacu PermenpanRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Forum Konsultasi Publik. Regulasi itu memperkuat komunikasi sekaligus mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap mutu pelayanan.

Kepala KPP Pratama Ternate, Rehbina Sukmasari, memaparkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. "Masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat menjadi bagian penting menyempurnakan kebijakan pelayanan," ujarnya.

Menurut Rehbina, pelayanan berkualitas harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengguna layanan. "Standar pelayanan harus responsif, transparan, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," katanya.

Peserta forum juga menyampaikan berbagai tanggapan terhadap rancangan standar pelayanan yang dipaparkan. Masukan tersebut diharapkan memperkuat penyusunan layanan yang lebih efektif dan akuntabel.

Keikutsertaan Kanwil Ditjenpas Maluku Utara menegaskan dukungan terhadap reformasi birokrasi nasional. Partisipasi itu sekaligus mempererat koordinasi lintas sektor demi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi masyarakat.