⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

RRI.CO.ID, Ternate – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, atas komitmennya dalam menerapkan sistem merit melalui penguatan manajemen talenta di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apresiasi tersebut disampaikan Zudan usai menghadiri kegiatan Alignment Forum di Bela Hotel, Ternate, Rabu 29 Juli 2026. Menurutnya, implementasi manajemen talenta di Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berjalan sangat baik dan menjadi salah satu yang terbaik berdasarkan hasil penilaian BKN.

“Manajemen talentanya the best. Jadi sangat bagus, kami yang menilai. Kami yang menilai. Maluku Utara bagus sekali,” ujar Zudan kepada awak media.

Ia menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, serta kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dipimpin Pelaksana Tugas Kepala BKD, Zulkifli Bian, dalam mengimplementasikan sistem manajemen talenta.

Zudan juga mengungkapkan bahwa selain Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sembilan pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut telah menerapkan manajemen talenta. Capaian itu dinilai mencerminkan keseriusan para kepala daerah dalam membangun tata kelola ASN yang profesional, berbasis kompetensi, dan kinerja.

BKN berharap satu kabupaten/kota yang belum menerapkan manajemen talenta dapat segera menyusul. Dengan demikian, Maluku Utara berpeluang menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang seluruh pemerintah daerahnya menerapkan sistem manajemen talenta secara menyeluruh.

“Dan menjadi provinsi pertama di luar Jawa yang seluruhnya manajemen talenta. Ini apresiasi. Bagus sekali, bagus sekali,” kata Zudan.

Penerapan sistem merit melalui manajemen talenta merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan memastikan pengelolaan ASN dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, dan potensi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat efektivitas pemerintahan daerah.