Perpusnas Dorong Kampus di Maluku Utara Buka Prodi Pustakawan

  • 24 Jul 2026 08:21 WIB
  •  Ternate

RRI.CO.ID, Ternate– Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Agus Sutoyo, mendorong perguruan tinggi di Maluku Utara, membuka program vokasi hingga Prodi Ilmu Perpustakaan atau Pustakawan. Langkah ini menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dalam pengelolaan perpustakaan yang berdampak pada penguatan literasi.

Agus mengatakan, pengembangan SDM perpustakaan di Maluku Utara harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga pustakawan yang kompeten dan siap memenuhi kebutuhan berbagai lembaga.

"Di Maluku Utara, seperti Universitas Khairun dan perguruan tinggi lainnya, paling tidak dapat diawali dengan program vokasi atau ditingkatkan menjadi Prodi Pustakawan. Program studi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan. Lulusan ilmu perpustakaan juga memiliki peluang kerja yang luas karena hampir setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, memiliki perpustakaan yang membutuhkan tenaga profesional," kata Agus, Kamis 23 Juli 2026.

Agus menambahkan, apabila Unkhair dan perguruan tinggi lainnya merealisasikan pembukaan program tersebut, maka pengembangan literasi di Maluku Utara akan semakin pesat.

"Dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah juga tidak perlu lagi merekrut pustakawan dari luar daerah karena kebutuhan tenaga profesional dapat dipenuhi oleh lulusan perguruan tinggi di Maluku Utara," ujarnya.

Dia juga menilai jumlah pustakawan profesional di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara umum masih sangat terbatas. Karena itu, peningkatan kompetensi pustakawan harus menjadi perhatian bersama agar kualitas layanan perpustakaan terus meningkat.

"Literasi merupakan pusat peradaban bangsa. Jika tidak didukung oleh pustakawan yang kompeten, pengembangan literasi akan menghadapi banyak kendala. Maka perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Bantuan dari pemerintah pusat hanya bersifat stimulan, sehingga pemerintah daerah harus memiliki program sendiri untuk memperkuat perpustakaan," ujar Agus, mengakhiri.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....