RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Hukum memperkuat kolaborasi lintas kementerian dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, perempuan, dan anak. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama antara Kementerian Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis 24 Juli 2026.

Kegiatan yang digelar secara virtual itu diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang dipimpin langsung Kepala Kanwil, Budi Argap Situngkir, bersama jajaran dari Ruang Rapat Borero, Ternate.

Turut mendampingi Kepala Bagian Tata Usaha La Dariani, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Zulfikar Gailea, serta Analis Kekayaan Intelektual Madya Muhammad Ikbal.

Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum, kemudian dilanjutkan sambutan para pimpinan kementerian. Dalam kesempatan itu ditegaskan bahwa kolaborasi lintas kementerian menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan hukum, meningkatkan pelindungan pekerja migran Indonesia, serta memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara terpadu di seluruh daerah.

Agenda berikutnya membahas program kerja sama, rencana aksi, hingga strategi implementasi yang akan dijalankan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Para peserta juga berdiskusi mengenai kesiapan masing-masing wilayah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh implementasi kolaborasi tersebut di wilayah Maluku Utara.

“Ini merupakan wujud nyata sinergi antarkementerian. Kanwil Kemenkum Maluku Utara siap mengawal pelaksanaan kerja sama ini agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran, perempuan, dan anak,” ujar Argap.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga program perlindungan pekerja migran, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah.