RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya integrasi data perumahan dan kawasan permukiman sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara melalui Asisten I Sekretariat Daerah, Kadri La Etje, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 di Ternate, Selasa 7 Juli 2026.

Menurut Kadri, keberhasilan pembangunan sektor perumahan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta membangun sistem pendataan yang seragam agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi.

“Perencanaan pembangunan tidak boleh didasarkan pada asumsi. Seluruh kebijakan harus berlandaskan data yang valid sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur.

Ia menjelaskan, tantangan pembangunan perumahan di Maluku Utara cukup kompleks mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang tersebar. Pemerintah masih dihadapkan pada kebutuhan penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, peningkatan infrastruktur permukiman, hingga pemerataan pelayanan dasar di wilayah terpencil.

Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong agar pendataan perumahan dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika ada program pemerintah. Pemanfaatan teknologi, seperti digitalisasi data dan Sistem Informasi Geografis (SIG), dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta kemudahan akses data.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang lebih akuntabel.

“Melalui kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan kebijakan perumahan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kepolisian Daerah Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dinas perumahan kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Sementara itu, Ketua Panitia, Fadly Gamawan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan kebijakan perumahan antarinstansi agar perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan lebih terpadu.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk membangun satu data perumahan yang valid sekaligus menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan merumuskan solusi yang dapat segera diimplementasikan.

Pemprov Maluku Utara optimistis harmonisasi data akan memperkuat kualitas pengambilan kebijakan di sektor perumahan sehingga program pembangunan ke depan menjadi lebih objektif, efektif, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.