Kemenkum Perkuat Dialog Publik dan Internal lewat Program “Pasti Ada Solusi”

RRI.CO.ID, Ternate – Kementerian Hukum terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan aparatur sipil negara melalui dua program strategis, yakni “Pasti Ada Solusi” dan Town Hall Meeting, sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan layanan hukum sekaligus memperkuat koordinasi internal di lingkungan kementerian.

Program “Pasti Ada Solusi” menjadi wadah dialog yang mempertemukan masyarakat secara langsung maupun virtual dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, beserta jajaran Kementerian Hukum. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait layanan hukum agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan responsif.

Di sisi lain, Town Hall Meeting menjadi forum komunikasi internal yang menghubungkan Menteri Hukum dengan seluruh pegawai Kementerian Hukum di Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman terhadap kebijakan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas di setiap unit kerja.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mengajak seluruh jajaran, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial, hingga pegawai, untuk berpartisipasi aktif dalam kedua program tersebut.

Menurutnya, keterlibatan aktif seluruh pegawai merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi organisasi yang efektif sekaligus memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami berbagai kebijakan strategis Kementerian Hukum.

“Program yang digagas Menteri Hukum ini sangat strategis. Seluruh pegawai diharapkan tidak sekadar mengikuti forum secara virtual, tetapi juga memahami berbagai isu dan program yang sedang dijalankan organisasi,” kata Argap saat memimpin apel pagi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Senin 6 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa setiap pertanyaan, masukan, maupun persoalan yang berkaitan dengan layanan hukum, khususnya di Maluku Utara, harus direspons secara cepat, tepat, dan berbasis data. Kesiapan seluruh jajaran dinilai menjadi bagian dari profesionalisme aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kesiapsiagaan seluruh jajaran sangat penting agar mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Koordinasi yang baik serta respons yang cepat menjadi bagian dari profesionalisme kita sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Melalui penguatan forum dialog dengan masyarakat dan komunikasi internal tersebut, Kementerian Hukum berharap kualitas pelayanan hukum semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.