RRI.CO.ID, Ternate - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan sektor konstruksi masih menjadi titik paling rawan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, pemerintah kini memperkuat kebijakan konsolidasi pengadaan sebagai langkah utama menutup berbagai celah penyimpangan.

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengatakan sektor konstruksi menjadi perhatian karena memiliki nilai anggaran yang besar sekaligus berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

“Kalau konstruksi porsinya besar dan langsung berdampak kepada masyarakat. Jalan lebih cepat diperbaiki, pembangunan berjalan lebih baik,” katanya usai kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa di Ternate, Selasa 30 Juni 2026.

Menurut Setya, hasil evaluasi nasional menunjukkan sektor konstruksi masih menjadi bidang yang paling rentan terhadap tindak pidana korupsi dibanding sektor pengadaan lainnya.

Karena itu, LKPP mendorong pemerintah daerah memperluas penerapan konsolidasi pengadaan, terutama untuk proyek-proyek konstruksi bernilai besar.

Ia menjelaskan, konsolidasi pengadaan juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam penilaian Sistem Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau pemerintah daerah tidak melakukan konsolidasi, nilai indeksnya bisa menjadi kurang baik,” ujarnya.

Setya menambahkan, selama ini banyak pemerintah daerah baru melakukan konsolidasi untuk pengadaan bernilai kecil seperti alat tulis kantor dan jasa kebersihan, padahal manfaat terbesar justru akan diperoleh apabila diterapkan pada proyek konstruksi.

Forum penyamaan persepsi yang digelar Pemprov Malut di Ternate selama dua hari itu melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), kejaksaan, serta aparat penegak hukum untuk menyamakan pemahaman dalam pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Melalui forum tersebut, LKPP berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dalam mengawal pengadaan pemerintah agar lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.