RRI.CO.ID, Sofifi – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara masih belum sehat karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Fiskal kita sampai sekarang masih bergantung pada pemerintah pusat. Karena itu APBD kita belum sehat jika pendapatan daerah masih lebih kecil dibandingkan dana transfer,” kata Sarbin, Senin 29 Juni 2026.

Sarbin menjelaskan, salah satu indikator daerah dengan kondisi fiskal yang kuat adalah ketika kontribusi PAD mampu melampaui pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut, kata dia, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Akibat tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat, setiap perubahan kebijakan fiskal nasional berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan.

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp800 miliar pada tahun ini. Kebijakan tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah provinsi sehingga memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan.

“Ketika kebijakan fiskal nasional berubah, dampaknya sangat besar bagi daerah, terutama terhadap pembangunan. Karena itu ketergantungan terhadap dana transfer harus terus dikurangi,” ujarnya.

Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengoptimalkan peningkatan PAD melalui berbagai sektor penerimaan daerah. Upaya tersebut, menurut Sarbin, mulai menunjukkan tren positif.

Ia menyebut realisasi PAD yang sebelumnya berada di kisaran Rp1 triliun pada 2024 meningkat menjadi lebih dari Rp1,2 triliun pada 2025. Capaian tersebut diharapkan terus bertambah seiring optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kami fokus meningkatkan PAD. Memang hasilnya tidak bisa instan karena membutuhkan proses, tetapi Badan Pendapatan Daerah terus bekerja maksimal untuk mencapai target pendapatan tahun ini,” katanya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai penguatan PAD menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus menciptakan APBD yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.