Gubernur Sherly “Sang Akuntan”, Efisiensi Hibah PPIHD Hemat Rp3,18 Miliar

RRI.CO.ID, Ternate - Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Maluku Utara tahun 2025 tidak hanya dinilai dari pelayanan kepada 1.076 jemaah yang berjalan lancar, tetapi juga dari efisiensi anggaran yang menghasilkan sisa dana sebesar Rp3,186 miliar. Dana tersebut dikembalikan seluruhnya ke kas daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Maluku Utara 2025, Kadri Laetje, mengungkapkan efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil kerja kolektif panitia di bawah arahan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Menurut Kadri, selama hampir tiga bulan pelaksanaan penyelenggaraan haji, panitia yang terdiri atas sekitar 50 personel internal dan 40 personel dari berbagai instansi terkait mampu menjalankan seluruh tahapan pelayanan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada 1.076 jemaah.

“Hasilnya, terdapat sisa anggaran sebesar Rp3,186 miliar yang tidak digunakan dan seluruhnya telah dikembalikan ke kas daerah pada akhir tahun 2025 sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Kadri kepada rri.co.id, di Ternate, Senin 29 Juni 2026.

Ia menjelaskan, keberhasilan melakukan efisiensi anggaran tidak terlepas dari penerapan tata kelola keuangan yang disiplin, transparan, dan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam setiap pengambilan keputusan terkait penggunaan dana hibah haji, panitia secara aktif berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar setiap pengeluaran dilakukan secara tepat, cermat, akurat, dan akuntabel.

Seluruh komponen pembiayaan, mulai dari sewa pesawat charter, konsumsi embarkasi dan debarkasi, hingga akomodasi dan transportasi, dibahas bersama dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sebelum direalisasikan.

“Prinsip kami sederhana, pelayanan kepada jemaah harus tetap prima, tetapi setiap rupiah uang negara juga harus dipertanggungjawabkan,” kata Kadri.

Ia menilai keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi prestasi panitia, tetapi juga buah dari kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda yang aktif mengawal jalannya penyelenggaraan haji.

Kadri bahkan menyebut Sherly sebagai sosok yang memiliki pemahaman kuat dalam pengelolaan keuangan.

“Selain mengawasi kerja panitia, Ibu Gubernur juga menjadi mentor dalam setiap diskusi terkait pengelolaan anggaran. Beliau layak disebut sebagai ‘akuntan terbaik’ karena selalu menekankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan,” katanya.

Menurutnya, pengembalian sisa anggaran lebih dari Rp3 miliar menunjukkan bahwa efisiensi dapat berjalan beriringan dengan pelayanan publik yang optimal. Dana yang kembali ke kas daerah tersebut, lanjut Kadri, dapat dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai program-program prioritas lainnya, termasuk mendukung kebutuhan masyarakat kurang mampu di sektor pendidikan.

Keberhasilan ini dinilai menjadi contoh bahwa tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat mampu menghasilkan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.