RRI.CO.ID, Ternate - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela Ternate, Kamis 25 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe melantik R. Agus Prasetyo Budi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara. Acara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mengatakan BPKP memiliki peran strategis sebagai instansi pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat sistem pengendalian intern, serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, kerja sama antara Kemenkum dan BPKP selama ini telah diwujudkan melalui pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

“Selamat dan sukses kepada Kepala BPKP Perwakilan Malut yang baru dilantik. Sinergi Kanwil Kemenkum Malut dengan BPKP Malut sangat penting guna membangun kinerja berbasis pengendalian risiko,” kata Argap.

Ia menambahkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi prinsip good governance. Melalui fungsi pengawasan dan pendampingan BPKP, pelaksanaan berbagai program pemerintah diharapkan semakin transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan yang efektif merupakan salah satu kunci terciptanya pemerintahan yang berintegritas. Kehadiran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah di daerah diharapkan dapat terus mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku Utara,” ujarnya.

Momentum pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara juga menjadi ajang memperkuat komitmen kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.