BKKBN Malut Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana hingga Mei 2026

RRI.CO.ID, Ternate – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat evaluasi kinerja dan capaian program periode Januari–Mei 2026 sebagai langkah memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh ketua tim kerja, anggota tim, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan BKKBN Maluku Utara.

Evaluasi diawali dengan pemaparan data capaian program Januari hingga Mei 2026 oleh Tim Kerja Data dan Informasi. Paparan tersebut menjadi dasar untuk menilai perkembangan pelaksanaan program dan pencapaian target di masing-masing bidang.

Dalam arahannya, Ansar menekankan pentingnya evaluasi berkala sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan program agar pelaksanaannya tetap efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat.

“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi pijakan untuk memastikan seluruh program BKKBN berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” kata Ansar kepada rri.co.id, Selasa 23 Juni 2026.

Selain meninjau capaian target selama Mei 2026, rapat juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan serta langkah-langkah percepatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada bulan-bulan berikutnya.

Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan seluruh tim kerja. Masing-masing tim memaparkan perkembangan program, inovasi yang telah dijalankan, serta sejumlah rekomendasi untuk memperkuat implementasi program ke depan.

Melalui forum evaluasi tersebut, BKKBN Maluku Utara berupaya memperkuat koordinasi internal sekaligus mendorong peningkatan capaian program Bangga Kencana pada semester kedua tahun 2026, sejalan dengan target pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di daerah.