Malut Perkuat SDM untuk Inventarisasi GRK dan Data Karbon Hutan

RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat sistem penghitungan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendukung target penurunan emisi nasional sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi hijau berbasis lingkungan.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan pelatihan penyusunan kerangka data inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan perhitungan karbon sektor kehutanan atau Forest and Other Land Use (FOLU) yang digelar Dinas Kehutanan Maluku Utara bekerja sama dengan Perkumpulan HuMa Indonesia di Ternate, Selasa 16 Juni 2026.

Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Basyhuni Thahir, mengatakan sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional serta implementasi pembangunan rendah karbon di daerah.

Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam inventarisasi GRK dan perhitungan karbon menjadi langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data yang berkualitas menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaporan emisi, dan pengambilan keputusan di sektor kehutanan,” ujar Basyhuni saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman teknis dan metodologi inventarisasi GRK serta perhitungan stok dan serapan karbon sesuai pedoman nasional maupun internasional.

Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara bidang teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), serta berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan data aktivitas, data spasial, dan informasi pendukung lainnya.

Basyhuni menilai penguatan sistem data karbon menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung implementasi program Indonesia FOLU Net Sink 2030. Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan laju deforestasi, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan kawasan hutan, serta penerapan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Lebih jauh, hasil inventarisasi dan perhitungan karbon diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program dan penganggaran daerah, termasuk pengembangan berbagai skema pendanaan berbasis lingkungan dan perdagangan karbon yang kini mulai berkembang di Indonesia.

“Menjaga integritas data dan transparansi pelaporan menjadi hal yang sangat penting sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi referensi yang kredibel bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” katanya.

Basyhuni berharap seluruh peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing dan menjadi sumber daya yang mendukung penguatan sistem inventarisasi GRK serta perhitungan karbon di Maluku Utara.

Ia juga mengajak peserta mengikuti pelatihan secara serius, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pengelolaan kehutanan berkelanjutan serta pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Maluku Utara.