RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah ini dilakukan melalui pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara dengan para pengelola SMA dan SMK swasta di Kota Ternate.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap peran sekolah swasta dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan.
Dalam rapat yang dihadiri 13 kepala SMA dan SMK swasta tersebut, Abubakar menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat melalui yayasan pendidikan yang selama ini membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan menengah.
“Di Kota Ternate terdapat sekitar 14 SMA dan SMK yang dikelola oleh masyarakat melalui yayasan. Keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan,” ujarnya.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan sekolah swasta, termasuk mendorong partisipasi mereka dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala sekolah swasta juga menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan SPMB 2026. Mereka berharap penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan.
Menurut para pengelola sekolah, kepatuhan terhadap ketentuan rombel akan membantu menciptakan distribusi peserta didik yang lebih seimbang antara sekolah negeri dan swasta, sehingga seluruh satuan pendidikan dapat berkembang secara proporsional.
Selain itu, mereka mengusulkan agar penyaluran Bosda untuk sekolah swasta menggunakan skema berbagi pembiayaan (sharing). Usulan tersebut didasarkan pada kondisi operasional sekolah swasta yang masih menghadapi tantangan pendanaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sebagian besar masih bergantung pada pembayaran SPP peserta didik.
Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta guna mendukung pelaksanaan SPMB 2026 serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang lebih luas di Maluku Utara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....