RRI.CO.ID, Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengikuti studi lapangan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 208 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dengan menjadikan inovasi layanan publik “Tahu Sumedang” sebagai praktik terbaik pengembangan inovasi pemerintahan berbasis digital.

Kegiatan studi lapangan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas peserta pelatihan dalam merancang inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi organisasi maupun masyarakat.

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kemenkum, Mutia Farida, mengatakan pihaknya menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membagikan pengalaman sukses dalam membangun inovasi pelayanan publik terintegrasi.

Menurutnya, inovasi “Tahu Sumedang” menjadi salah satu contoh transformasi layanan publik berbasis digital yang berhasil mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform dan membawa Kabupaten Sumedang meraih sejumlah penghargaan nasional, termasuk dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“PKP merupakan panggung kepemimpinan bagi calon pemimpin. Karena itu, studi lapangan dirancang agar peserta memperoleh wawasan dan pengalaman terkait implementasi inovasi yang memberikan dampak nyata,” ujar Mutia Farida secara virtual, Senin 25 Mei 2026.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menilai kombinasi pelatihan dan studi lapangan menjadi sarana penting untuk memperluas perspektif peserta dalam menyusun rencana aksi perubahan di lingkungan kerja.

Ia mendorong lahirnya inovasi layanan yang mampu mentransformasi pola kerja organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Maluku Utara.

Menurut Argap, penguatan inovasi layanan sejalan dengan komitmen Kemenkum Maluku Utara dalam membangun zona integritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu peserta PKP Angkatan 208, Ridwan Lobubun, mengatakan metode pembelajaran melalui studi lapangan sangat membantu peserta memahami implementasi inovasi secara langsung.

Ia menilai berbagai inovasi layanan yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan rencana aksi perubahan di lingkungan Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Ridwan mengungkapkan salah satu isu yang berpotensi dikembangkan ke depan adalah integrasi layanan publik berbasis platform digital satu pintu agar masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan mudah.

“Melalui studi lapangan best practice ini, kami memperoleh wawasan untuk mendorong pengembangan platform layanan terpadu di level wilayah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, dalam pemaparannya menjelaskan transformasi layanan publik di Sumedang dibangun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengelolaan data terintegrasi.

Dalam pengembangan SuperApp, Pemkab Sumedang membagi inovasi ke dalam dua kerangka besar, yakni layanan internal melalui sistem e-office dan layanan eksternal melalui platform “Tahu Sumedang”.

Platform tersebut melahirkan sejumlah inovasi turunan, antara lain Wakepo berbasis chatbot WhatsApp untuk layanan publik, Simpati Jitu untuk pemantauan tumbuh kembang anak, SIX sebagai portal investasi, hingga Jampe Harupat yang mempermudah penerbitan dokumen kependudukan bayi baru lahir.

Tuti menegaskan teknologi dan data harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Teknologi adalah alat, data adalah kompas, dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir,” ujarnya.