RRI.CO.ID, Sofifi - Kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar di Maluku Utara memicu gelombang protes. Ratusan sopir truk lintas Halmahera turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Kantor Gubernur hingga Gedung DPRD Maluku Utara, Senin 11 Mei 2026.

Aksi tersebut mendapat sorotan tajam dari DPRD Maluku Utara, khususnya Komisi II yang membidangi perekonomian dan energi. Anggota Komisi II, Aksandri Kitong, menegaskan distribusi biosolar bersubsidi harus menjadi prioritas karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat dan roda ekonomi rakyat.

“Pertamina dan SPBU harus bertanggung jawab atas kelangkaan biosolar. Pertanyaan mendasarnya, kenapa di SPBU tidak ada tetapi di depot-depot justru tersedia? Mereka dapat dari mana?,” kata Aksandri usai rapat bersama Wakil Gubernur, pihak Pertamina, dan massa aksi.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, kondisi di lapangan bertolak belakang dengan laporan resmi dari pihak Pertamina yang selama ini mengklaim stok biosolar di Maluku Utara aman dan tersedia.

“Sudah dua kali Komisi II melakukan kunjungan ke Pertamina dan selalu dijelaskan stok aman. Tapi hari ini masyarakat sendiri turun melakukan aksi protes karena kesulitan mendapatkan solar,” ujarnya.

Komisi II DPRD Maluku Utara pun mendesak agar distribusi biosolar segera dilakukan ke seluruh SPBU di wilayah Maluku Utara. Jika kendalanya berada pada izin atau surat keputusan penyaluran dari BPH Migas, maka DPRD dan pemerintah daerah mengusulkan langkah darurat melalui surat kesepakatan bersama agar Pertamina tetap bisa menyalurkan biosolar sambil proses administrasi berjalan.

“Rakyat butuh sekarang, jangan lagi ditunda. Kita harus segera eksekusi karena masyarakat butuh kepastian,” kata Aksandri.

Ia berharap dalam pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada 18 Mei 2026 sudah ada keputusan konkret terkait distribusi biosolar di Maluku Utara.

Tak hanya itu, Komisi II juga meminta transparansi penuh terkait data distribusi biosolar selama dua tahun terakhir. DPRD ingin mengetahui ke mana saja kuota BBM subsidi disalurkan dan siapa saja pihak yang diduga bermain dalam distribusi BBM milik rakyat tersebut.

Aksandri bahkan memperingatkan, jika ditemukan indikasi penyelewengan oleh oknum SPBU maupun pihak Pertamina, maka DPRD Maluku Utara akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

“Kalau terbukti ada penyelewengan, kami akan melaporkan secara resmi ke BPH Migas, Pertamina Pusat, hingga Pertamina Regional VIII di Jayapura agar SPBU dievaluasi dan oknum yang terlibat ditindak tegas,” katanya.

Krisis biosolar di Maluku Utara kini menjadi perhatian publik karena berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi, distribusi logistik, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah kepulauan tersebut.