RRI.CO.ID, Sofifi - Aliansi masyarakat yang terdiri dari gabungan sopir truk lintas kabupaten/kota di Halmahera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara di Sofifi, Senin 11 Mei 2026. Massa memprotes kelangkaan BBM subsidi jenis Biosolar serta tingginya harga Dexlite yang dinilai membebani operasional angkutan barang.

Dalam aksi tersebut, para sopir meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi distribusi BBM subsidi yang dinilai semakin sulit diperoleh di sejumlah daerah.

Perwakilan massa aksi, Faisal, menyampaikan bahwa kelangkaan Biosolar terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, termasuk di Sofifi. Menurutnya, kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas transportasi dan distribusi barang.

“Terkait aksi yang torang lakukan hari ini menyangkut kelangkaan subsidi solar. Setelah kami telusuri di beberapa kabupaten/kota bahkan Sofifi, itu sama sekali tidak ada,” kata Faisal di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dan pimpinan DPRD.

Faisal juga menyoroti dugaan adanya oknum yang menimbun BBM subsidi sehingga harga Biosolar di lapangan melonjak jauh di atas harga resmi SPBU.

“Ada oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM subsidi ini. Penjualan yang tadinya Rp6.800 per liter, yang torang temukan di lapangan bahkan sampai Rp19.000 hingga Rp20.000,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM turut memicu lonjakan harga material dan biaya distribusi barang di sejumlah wilayah. Sementara harga Dexlite disebut telah mencapai Rp26.600 per liter.

Ia menegaskan bahwa para sopir truk dan angkutan lintas sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang operasional harian. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan stok Biosolar di SPBU kerap kosong.

Karena itu, massa aksi meminta pemerintah provinsi segera merealisasikan tuntutan mereka agar distribusi BBM subsidi kembali normal dan tepat sasaran.

Faisal juga memperingatkan bahwa aksi lanjutan akan dilakukan apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran Organda di 10 kabupaten/kota. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, maka akan ada gerakan-gerakan selanjutnya,” katanya.