RRI.CO.ID, Ternate - Inflasi di Provinsi Maluku Utara pada April 2026 tercatat sebesar 2,03 persen secara year on year (yoy). Angka tersebut terpantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Kenaikan inflasi itu tercermin dari IHK yang meningkat dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan kondisi inflasi daerah masih berada pada level yang stabil. Namun demikian, pemerintah daerah tetap diminta waspada terhadap potensi gejolak harga akibat dinamika ekonomi global dan distribusi energi.

“Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur kira-kira begitu, tapi ini tidak boleh membuat kita lengah karena inflasi terus berjalan,” ujar Sarbin usai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Maluku Utara di Bela Hotel, Jumat 8 Mei 2026.

Menurutnya, langkah pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) di pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat kembali aktif bercocok tanam dan berkebun guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

Sarbin menilai ketahanan pangan menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah tantangan global yang masih berlangsung, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang belum sepenuhnya lancar.

“Meskipun stabil, tetapi kondisi global hari ini belum tuntas. Kapal-kapal Pertamina juga belum masuk secara lancar, kemudian ada kenaikan BBM yang tentu akan berdampak pada harga-harga di bawahnya,” katanya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan intensitas gerakan pangan murah menjelang Hari Raya Iduladha yang diperkirakan jatuh pada 27 atau 28 Mei 2026.

Sarbin mengapresiasi dukungan Bank Indonesia bersama seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara yang dinilai aktif melakukan mitigasi pengendalian inflasi.

“Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi di seluruh kabupaten/kota. Kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses pangan murah,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A Kadir, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, kepala daerah kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku Utara.