Jabatan Plt Kepala BPJN Malut Tak Berkaitan Kasus Korupsi

  • 06 Mei 2026 20:03 WIB
  •  Ternate

RRI.CO.ID, Ternate - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, M. Bahtiar Husni meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan jabatan Plt. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo dengan kasus dugaan penyuapan dan korupsi yang menyeret Balai XII Maluku-Maluku Utara. Pasalnya, kasus dengan terdakwa Amran Mustari tersebut sudah mendapat kepastian hukum.

Dirinya menilai, keputusan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menugaskan Abdul Hamid sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara sudah melalui penilaian yang matang.

"Wajar kalau kasus waktu itu melibatkan Abdul Hamid hingga dia dihadirkan dalam persidangan, karena kesaksian yang bersangkutan dibutuhkan atas perkara yang diketahui. Jadi bukan karena Abdul Hamid ini pernah terlibat memberikan kesaksian atas kasus tersebut, kemudian dikaitkan dengan jabatan-nya saat ini, itu artinya menyerang kepribadian seseorang,” ujar Bahtiar saat dikonfirmasi rri.co.id, Rabu, 6 Mei 2026.

Baca juga: Penunjukan Plt. Kepala BPJN Maluku Utara Disorot

Dirinya menyatakan, jika dalam kasus tersebut ada keterlibatan yang bersangkutan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menyeretnya lebih jauh untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. “Tapi kan tidak tebukti," singkatnya.

Bahtiar juga berjanji, jika kedepan jabatan yang pembangunan di Maluku Utara, maka yang bersangkutan juga layak untuk dikritik secara profesional.

Bahtiar mengakui, Abdul Hamid yang merupakan putra daerah masih akan diuji untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara.

“Abdul Hamid ini adalah putra daerah di Maluku Utara yang harus menjalankan tugasnya dalam membangun infrastruktur,” katanya.

Untuk itu, dirinya mengakui, apa yang dilakukan Abdul Hamid perlu diapresiasi, karena baru saja menjabat sebagai Plt Kepala BPJN Malut ia langsung melakukan peninjauan lokasi pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Kota Ternate.

“Kalau dilihat, Kepala BPJN yang sebelumnya tidak seperti Abdul Hamid. Jadi kami menaruh harapan besar Abdul Hamid bisa menuntaskan setiap pembangunan di Maluku selama menjabat," ucapnya mengakhiri.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....