RRI.CO.ID, Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya disiplin kinerja aparatur serta penguatan fiskal daerah saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin 4 Mei 2026, di Sofifi.

Apel tersebut diikuti pejabat struktural dan fungsional, mulai dari staf ahli gubernur, pimpinan OPD, hingga ASN dan PPPK di lingkup pemprov.

Dalam arahannya, Sherly menyampaikan sejumlah catatan strategis berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026.

Salah satu sorotan utama adalah kedisiplinan pengelolaan administrasi kepegawaian. Ia menilai masih terdapat keterlambatan penginputan data rutin oleh sejumlah OPD yang berdampak pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.

“Ini peringatan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan ada catatan kinerja langsung bagi pimpinan OPD terkait,” ucapnya.

Di sisi lain, gubernur juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal ditetapkan 30 persen dari total APBD mulai 2027.

Dengan APBD Maluku Utara saat ini sekitar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, pemerintah daerah menargetkan PAD 2026 meningkat menjadi Rp1,5 triliun. Target ini dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke depan.

Gubernur juga mengungkapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 yang menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi. Rendahnya kualitas dan integrasi data antar-OPD disebut menjadi kendala utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Dalam upaya mendorong pembangunan, efisiensi anggaran akan diarahkan pada infrastruktur konektivitas, terutama pembangunan jalan dan jembatan antarwilayah. Ia meminta Dinas PUPR memastikan kualitas pekerjaan, termasuk dalam penerapan skema kontrak payung untuk proyek lapis penetrasi (lapen).

Pada sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, serta perguruan tinggi ternama seperti Universitas Gadjah Mada dan IPB University untuk program beasiswa, termasuk jenjang S2 bagi ASN.

Selain itu, sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2026 telah dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi, dengan pendidikan SMA tanpa biaya. Program pendidikan baru ditargetkan mulai berjalan efektif pada Juli 2026 dengan skema pembiayaan berbagi antara pemerintah dan peserta didik.

Sementara di sektor kesehatan, gubernur meminta seluruh direktur rumah sakit daerah mempercepat peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, meski alokasi anggaran telah ditingkatkan, mutu layanan masih perlu dibenahi secara signifikan karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Menutup arahannya, Sherly menegaskan bahwa seluruh ASN harus mampu memberikan kinerja nyata yang berdampak bagi masyarakat.

“Belanja pegawai yang mencapai Rp1,2 triliun harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.