RRI.CO.ID, Ternate– Memperingati Hari Buruh Internasional, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi menggelar aksi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara dan Kantor Wali Kota Ternate, Jumat 1 Mei 2026.

Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Rakyat Bersatu; Lawan Kapitalisme, Imperialisme, Kembalikan Militerisme ke Barak dan Pabrik untuk Buruh.”

Koordinator aksi, Yasir Ashari, menegaskan bahwa May Day merupakan momentum sejarah perjuangan kelas pekerja melawan sistem yang dinilai menindas. Ia menyebut kondisi buruh saat ini masih jauh dari kata sejahtera. “Sistem ekonomi global masih memicu ketimpangan, termasuk meningkatnya pemutusan hubungan kerja, penurunan upah, serta memburuknya kondisi kerja akibat inflasi dan ketidakpastian ekonomi,” ujarnya.

Di tingkat nasional, Yasir menyoroti meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja sepanjang 2025 yang disebut mencapai puluhan ribu buruh. Menurutnya, hal ini mencerminkan lemahnya sistem ketenagakerjaan dan minimnya perlindungan bagi pekerja.

Selain isu ketenagakerjaan, massa aksi juga menyoroti persoalan lingkungan dan ruang hidup masyarakat di Maluku Utara. Aktivitas industri tambang dinilai berdampak pada kerusakan ekologi serta mengancam kehidupan petani dan nelayan.

“Ada perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan yang belum ditangani serius. Sementara hak-hak dasar buruh, seperti jaminan kerja dan upah layak, juga belum terpenuhi,” katanya.

Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menghentikan kriminalisasi gerakan buruh dan tani, menyediakan layanan ambulans laut untuk wilayah Batang Dua, Hiri, dan Moti, serta menyelesaikan persoalan air bersih di Kota Ternate.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berakhir, massa membubarkan diri secara tertib.