RRI.CO.ID, Jakarta – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan akses keadilan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan resmi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) di Jakarta, Jumat 17 April 2026.

Dalam pertemuan itu, dibahas kesiapan penyediaan lahan serta gedung operasional sementara bagi Pengadilan Tata Usaha Negara di Sofifi. Kehadiran PTUN di ibu kota Provinsi Maluku Utara dinilai penting, mengingat selama ini persidangan sengketa tata usaha negara untuk wilayah Maluku Utara masih berlangsung di Ambon.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat, sekaligus menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara lebih cepat, efisien, dan berkeadilan.

“Kehadiran PTUN di Sofifi adalah langkah konkret untuk memastikan akses keadilan tidak lagi berjarak. Negara harus hadir lebih dekat ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum,” ujar Sherly.

Ia menegaskan, kehadiran lembaga peradilan di Sofifi juga merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, terutama dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan dan administrasi publik yang semakin kompleks.

Selain mendorong pembentukan PTUN, Sherly juga disebut berhasil membangun kolaborasi dengan berbagai institusi penegak hukum. Salah satu capaian yang disorot ialah penguatan peran Kepolisian Daerah Maluku Utara yang kini menempatkan Sofifi sebagai pusat administrasi dan operasional.

Langkah itu sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan Sofifi sebagai pusat pemerintahan yang utuh, didukung infrastruktur kelembagaan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam menjamin kepastian hukum serta pelayanan publik yang berkualitas.