RRI.CO.ID, Ternate – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda resmi menetapkan dua pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) definitif serta melantik pejabat administrator hingga kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Rabu 15 April 2026.

Pelantikan berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, dan dipimpin Sekretaris Daerah Samsuddin A Kadir.

Dua pejabat eselon II yang dilantik yakni Julys Giscard Kroons sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Basyuni Thahir sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Keduanya sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas.

Julys sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, sementara Basyuni merupakan Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP/003/III/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekda, disebutkan bahwa pelantikan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah menuju Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.

“Maluku Utara adalah daerah yang kaya akan keanekaragaman budaya, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tugas kita adalah menjaganya, merawatnya, dan menjadikannya sebagai pemersatu kita,” kata Samsuddin saat membacakan sambutan gubernur.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Sumpah yang baru saja diucapkan adalah janji suci. Laksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan, integritas, dan semangat pengabdian. Jadikan jabatan sebagai sarana untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pejabat diminta menjadi teladan dalam kejujuran, bekerja secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pelantikan tersebut turut disaksikan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya, Kepala Biro Hukum Burnawan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.