RRI.CO,ID, Ternate - Pemerintah daerah di Maluku Utara didorong untuk tidak hanya mengejar penilaian administratif dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan anak-anak di ruang publik.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara, Hairia, saat menutup Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2026 di Hotel Safirna Golden, Ternate, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Hairia, kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut bukan sekadar forum pertemuan, tetapi menjadi momentum menyatukan komitmen, menyamakan persepsi, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan khusus anak.

“Kegiatan ini sangat penting dan strategis, karena keberhasilan Kabupaten/Kota Layak Anak tidak hanya diukur dari dokumen atau penilaian semata, tetapi sejauh mana kita mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak di Maluku Utara,” ujarnya.

Ia menyoroti masih banyaknya fasilitas umum yang belum ramah terhadap anak dan perempuan. Bahkan, kata dia, potensi kekerasan seperti pelecehan seksual masih bisa terjadi di ruang publik yang seharusnya aman.

Hairia mencontohkan kasus antrean karcis di salah satu tempat umum yang sempat viral dan dilaporkan kepadanya. Dalam situasi tersebut, tidak ada pemisahan antrean antara laki-laki dan perempuan, sehingga membuka celah terjadinya tindakan tidak pantas.

“Coba bayangkan, di tempat umum yang ramai saja masih bisa terjadi pelecehan seksual. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua,” katanya.

Ia mendorong instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, untuk mulai memperhatikan desain fasilitas publik yang lebih aman dan ramah, seperti pemisahan antrean berdasarkan gender maupun kelompok usia, termasuk anak-anak.

Menurutnya, contoh tersebut hanya satu dari banyak persoalan yang menunjukkan belum optimalnya perhatian terhadap aspek perlindungan anak di ruang publik.

“Ini baru satu contoh. Masih banyak kasus lain yang menunjukkan fasilitas umum kita belum ramah terhadap anak dan perempuan,” ujarnya.

Meski demikian, Hairia mengapresiasi partisipasi aktif seluruh peserta bimbingan teknis yang dinilainya menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjadikan anak sebagai prioritas pembangunan.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukanlah akhir, melainkan titik awal dari kerja nyata yang lebih besar.

“Saya berharap sepulang dari kegiatan ini, seluruh peserta dapat segera menindaklanjuti melalui rencana aksi di daerah masing-masing serta memperkuat koordinasi lintas sektor,” katanya.

Hairia menekankan bahwa komitmen bersama dan implementasi konkret di lapangan menjadi kunci utama dalam mewujudkan daerah yang benar-benar layak dan aman bagi anak.

Kegiatan yang melibatkan berbagai unsur, mulai organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemprov, Instansi Vertikal, Media, DP3A Kabupaten/kota, dan UPTD DP3A Malut, berlangsung selama tiga hari, 8-10 April 2026.