RRI.CO.ID,Ternate - Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan terus mendorong transformasi digital dalam dunia pendidikan. Salah satunya melalui penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis digital tahun ajaran 2026/2027.

Ketua Panitia SPMB 2026, Muhammad Ghazali Kasim, mengatakan digitalisasi ini merupakan bagian dari tuntutan perkembangan zaman. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik.

Menurutnya, sistem digital diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam proses penerimaan siswa. Selain itu, cara ini juga dinilai efektif untuk meminimalisir praktik pungutan liar maupun kecurangan.

“Digitalisasi ini untuk mereduksi potensi titipan, pungli, dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penerimaan siswa,” ujarnya dalam dialog di RRI Ternate, Rabu, 8 April 2026.

Meski demikian, penerapan sistem digital belum sepenuhnya dilakukan di semua sekolah. Saat ini, masih ada beberapa sekolah yang melayani pendaftaran secara offline sebagai bentuk penyesuaian bertahap.

Ghazali menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk mengakomodir masyarakat yang belum familiar dengan teknologi digital. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan layanan pendampingan bagi orang tua.“Kami membuka ruang layanan di Dinas Pendidikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar secara online,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyediakan petugas di sekolah untuk memandu proses pendaftaran. Bahkan, masyarakat yang tidak memiliki perangkat seperti smartphone tetap akan dibantu agar bisa mengikuti proses pendaftaran.

Dalam pelaksanaannya, SPMB tetap menggunakan empat jalur penerimaan. Jalur tersebut meliputi zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jalur mutasi, siswa dari luar daerah tetap dapat mendaftar dengan memenuhi persyaratan administrasi. Namun, prosesnya tetap memperhatikan daya tampung sekolah dan kelengkapan data siswa.

Terkait pembiayaan, Ghazali memastikan bahwa sekolah negeri pada dasarnya tidak memungut biaya besar. Kebutuhan operasional pendidikan telah ditopang melalui dana BOS dan BOSDA.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan berkomitmen menolak praktik pungli dalam proses SPMB. Masyarakat diminta untuk melapor jika menemukan indikasi pelanggaran.

Sebagai bentuk peningkatan layanan, Dinas Pendidikan juga menyediakan hotline pengaduan. Layanan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhan.“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan proses penerimaan berjalan transparan serta adil,” tegasnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Ternate menargetkan seluruh sekolah dapat menerapkan sistem digital secara penuh. Namun, implementasi tersebut tetap mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya.

Dengan penerapan SPMB digital, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan akses layanan pendidikan. Selain itu, sistem ini juga menjadi langkah nyata menuju tata kelola pendidikan yang lebih modern dan akuntabel.