RRI.CO.ID, Ternate, - Pascagempa berkekuatan 7,6 magnitudo di Maluku Utara, pemerintah dan BMKG terus memperkuat langkah mitigasi dan penanganan bagi masyarakat terdampak.

Dalam Program dialog interaktif ternate pagi di Pro 1 Ternate mengangkat tema mitigasi pascagempa bumi di Maluku Utara, Senin (6/4/2026),Kepala Stasiun Geofisika Kelas III Ternate, Gede Eriksana Yasa, menjelaskan gempa tersebut tergolong gempa dangkal dengan kedalaman 33 kilometer. Lokasinya berada di antara Pulau Mayau dan Tifure serta berpotensi tsunami.

Ia menyebut, tsunami sempat terjadi dengan ketinggian sekitar 30 sentimeter di Maluku Utara. Sementara di wilayah Minahasa, gelombang mencapai sekitar 75 sentimeter. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk menjauhi kawasan pantai.

“Walaupun tinggi gelombang tidak besar, daya dorong air tetap berbahaya, terutama bagi warga yang berada di pesisir,” ujar Gede.

BMKG mencatat hingga Selasa dini hari telah terjadi 118 gempa susulan. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hari-hari awal pascagempa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyampaikan pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 2 April. Langkah cepat dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk TNI, Polri, dan relawan.

Ia menjelaskan lebih dari 20 posko pengungsian telah dibangun di wilayah terdampak, khususnya di Pulau Batang Dua. Warga diungsikan ke daerah yang lebih tinggi guna mengantisipasi potensi tsunami.

Distribusi logistik tahap pertama telah dilakukan segera setelah kejadian. Selanjutnya, bantuan tahap kedua dikirim menggunakan kapal Basarnas untuk memenuhi kebutuhan tambahan, seperti selimut, tikar, dan perlengkapan bayi.“Yang paling mendesak saat ini adalah tempat tidur, kebutuhan balita, serta dukungan kesehatan bagi pengungsi,” kata Rizal.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan di lokasi pengungsian. Selain itu, layanan trauma healing mulai dipersiapkan untuk membantu pemulihan psikologis warga terdampak.

Dari sisi mitigasi, masyarakat di Pulau Batang Dua dinilai telah memiliki kesiapsiagaan yang baik. Saat gempa terjadi, warga secara spontan mengungsi ke daerah ketinggian tanpa menunggu instruksi resmi.

BMKG mengimbau masyarakat agar hanya mengakses informasi resmi melalui kanal resmi BMKG. Hal ini penting untuk menghindari penyebaran informasi hoaks terkait gempa dan potensi bencana lanjutan.

Ke depan, pemerintah daerah bersama BMKG akan meningkatkan edukasi kebencanaan dan memperkuat sistem peringatan dini di wilayah rawan gempa di Maluku Utara.