RRI.CO.ID, Ternate – Sebuah narasi yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara terkait pemberitahuan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) beredar luas di kalangan kepala sekolah dan guru di Maluku Utara. Informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Zulkifli Bian, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat maupun pemberitahuan resmi seperti yang beredar dalam pesan tersebut.

“Informasi itu tidak benar. BKD tidak pernah menerbitkan pemberitahuan mutasi ASN seperti yang beredar, apalagi hanya melalui pesan tanpa dokumen resmi,” ujar Zulkifli saat dikonfirmasi rri.co.id, Senin 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, seluruh proses mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui mekanisme resmi, menggunakan surat kedinasan yang sah, lengkap dengan nomor surat, tanda tangan pejabat berwenang, serta stempel instansi.

Menurutnya, pesan yang mencantumkan permintaan koordinasi langsung kepada oknum tertentu dengan nomor kontak pribadi patut dicurigai sebagai modus penipuan.

“Jika ada pihak yang meminta untuk segera menghubungi nomor tertentu di luar jalur resmi, apalagi berpotensi mengarah pada permintaan uang atau imbalan, maka itu sudah jelas bukan dari BKD,” ucapnya.

Zulkifli juga mengimbau kepada seluruh kepala sekolah, guru, maupun ASN di Maluku Utara agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Ia meminta masyarakat untuk selalu melakukan konfirmasi langsung ke BKD atau instansi terkait apabila menerima informasi yang mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian.

“Jangan langsung ditindaklanjuti. Pastikan dulu kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ini penting untuk menghindari potensi penipuan,” katanya.

BKD Maluku Utara juga memastikan bahwa setiap kebijakan mutasi ASN akan disampaikan secara transparan melalui jalur resmi pemerintahan, bukan melalui pesan berantai yang tidak jelas sumbernya.