RRI.CO.ID, Ternate – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat sistem pelayanan rujukan pasien, khususnya dalam pemanfaatan ambulans laut bagi masyarakat di wilayah kepulauan Kecamatan Batang Dua, Hiri, dan Moti (Bahim).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Fathiyah Suma, menjelaskan sistem layanan rujukan pasien telah distandarkan melalui Sistem Rujukan Terpadu (Sisrute) yang menghubungkan puskesmas dengan rumah sakit rujukan di Kota Ternate.

“Sistem layanan rujukan sudah distandarkan melalui Sisrute antara puskesmas dan rumah sakit rujukan di Kota Ternate. Pemanfaatan Sisrute dan ambulans laut merupakan bagian dari jaringan pelayanan rujukan yang terintegrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) layanan rujukan,” kata Fathiyah, Senin 9 Maret 2026.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa kasus sebelumnya masih terdapat rujukan pasien yang belum melalui tahapan sistem tersebut. Hal itu menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kesehatan bersama puskesmas di wilayah kerja agar ke depan seluruh proses rujukan dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Sisrute sangat penting agar proses rujukan pasien dapat lebih terarah, terkoordinasi, serta sesuai dengan indikasi medis.

“Pasien yang akan dirujuk seharusnya melalui tahapan dalam Sisrute terlebih dahulu. Ini menjadi koreksi bagi puskesmas wilayah kerja agar sistem yang sudah ada dapat difungsikan dengan baik, termasuk dalam penggunaan ambulans laut sebagai sarana pendukung rujukan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, layanan ambulans laut saat ini dapat diakses melalui sistem layanan rujukan pada puskesmas di wilayah Bahim, yakni Kecamatan Batang Dua, Pulau Hiri, dan Pulau Moti yang seluruhnya berstatus sebagai puskesmas rawat inap.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Ternate juga telah mulai melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Ambulans Laut kepada puskesmas di wilayah tersebut, termasuk kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas. Ke depan, sosialisasi tersebut direncanakan diperluas hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan agar masyarakat dapat memahami sistem layanan rujukan yang berlaku.