RRI.CO.ID, Sofifi - Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani aktivitas pertambangan batuan non-logam atau galian C ilegal di Kota Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bahkan telah membentuk tim khusus untuk menginventarisasi sekaligus menertibkan aktivitas yang dinilai berpotensi merusak lingkungan tersebut.

Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merespons kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan keselamatan permukiman akibat aktivitas tambang yang tidak terkendali.

Wagub Sarbin mendorong pemerintah kabupaten/kota, khususnya Ternate dan Tidore, agar lebih tegas dalam membatasi operasional galian C. Ia menilai kebijakan pembatasan hingga pencabutan izin perlu ditempuh jika aktivitas tersebut terbukti mengancam keberlanjutan lingkungan.

“Koordinasi dengan pemerintah kota agar buat pembatasan bila perlu izinnya dicabut karena kita juga berpikir masa depan terutama Kota Ternate dan Tidore kan sangat kecil luas wilayahnya,” ujar Wagub Sarbin saat dikonfirmasi usai pertemuan bersama tim di Kantor Gubernur, Gusale Puncak, Sofifi, Senin 2 Maret 2026.

Di sisi lain, Pemprov Maluku Utara juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap material galian C yang selama ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan. Karena itu, kebijakan penertiban akan dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek teknis dan kebutuhan riil pembangunan.

Wagub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang, agar aktivitas pertambangan tidak menjadi ancaman bagi lingkungan di masa mendatang.

Khusus di Kota Ternate, Sarbin mengungkapkan terdapat sejumlah lokasi yang akan dihentikan operasinya, sementara sebagian lainnya tetap diberikan ruang untuk beroperasi dengan syarat memenuhi ketentuan perizinan dan pertimbangan teknis.

“Informasi yang saya dapat ada 5 galian c di kota Ternate yang akan ditutup tidak lagi diberikan izin. Dan ada 9 lagi yang diberikan izin dengan pertimbangan teknis tadi, kebutuhan material untuk pembangunan baik perkantoran maupun penduduk,” kata Wagub.