RRI.CO.ID, Haltim - Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (PALPASI) Cabang Halmahera Timur kembali menyoroti polemik distribusi BBM bersubsidi di daerah. Organisasi itu meminta Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, segera mengevaluasi Kepala Dinas Perindagkop, Riko Debeturu.

Desakan tersebut muncul setelah terjadi pengurangan kuota dan penghentian pasokan BBM pada sejumlah pangkalan. Kebijakan itu dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama pada momentum bulan suci Ramadan.

Ketua PALPASI Haltim, Fardal Rasudin, menyebut keputusan tersebut tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Ia menilai kebijakan teknis itu justru berseberangan dengan komitmen Bupati dalam memperjuangkan tambahan kuota BBM.

“Pak Bupati sebelumnya telah menyampaikan langsung permintaan penambahan kuota kepada Komite BPH Migas di Jakarta,” ujar Fardal, Selasa (24/2/2026). “Namun kondisi lapangan memperlihatkan pengurangan pasokan yang justru memicu keresahan baru di tengah masyarakat,”

Fardal menegaskan kebijakan itu sangat kontradiktif dengan langkah strategis pemerintah daerah sebelumnya. Menurutnya, konsistensi kebijakan sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Ia juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pimpinan perangkat daerah terkait distribusi BBM. PALPASI menilai dampak kebijakan tersebut semakin terasa karena kebutuhan energi meningkat selama bulan Ramadan.

“Jika tidak ada langkah tegas, publik bisa saja menilai pimpinan daerah membiarkan kebijakan merugikan rakyat,” katanya. Ia berharap Bupati bersama jajaran segera mengambil keputusan konkret untuk menormalkan kembali distribusi BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Bupati Haltim Ubaid Yakub didampingi Kadis Perindagkop menghadiri pertemuan dengan Komite BBM di kantor BPH Migas Jakarta. Agenda itu bertujuan memastikan penambahan kuota guna menjaga stabilitas ketersediaan BBM bagi masyarakat Halmahera Timur.