RRI.CO.ID, Ternate – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak boleh berhenti pada formalitas penilaian semata, tetapi harus menghadirkan perubahan konkret dalam kualitas layanan publik.

Menurut Argap, partisipasi dalam kontestasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kecepatan, transparansi, serta manfaat langsung dari layanan yang diberikan.

“Kanwil Kemenkum Malut memiliki berbagai layanan yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik, mulai dari bantuan hukum gratis, pelayanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum,” ujar Argap saat memimpin rapat internal di kantornya di Ternate, Senin 23 Februari 2026.

Ia juga meminta agar seluruh program kerja dan alokasi anggaran diselaraskan dengan agenda reformasi birokrasi dan target pembangunan ZI, termasuk pada Bagian Tata Usaha dan Umum, Divisi Pelayanan Hukum, serta Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Argap menambahkan, pemanfaatan gedung baru Kanwil yang lebih representatif dalam waktu dekat diharapkan mampu menciptakan suasana pelayanan yang semakin nyaman dan profesional bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana, serta jajaran pegawai lainnya.

Selain penguatan ZI, forum itu juga membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pelaksanaan Hari ASRI sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Hari ASRI sejalan dengan semangat zona integritas, yakni membangun lingkungan kerja yang aman, sehat, bersih, rapi, dan indah demi pelayanan publik yang lebih optimal,” kata Argap.